TIPS PAJAK

Cara Pelaporan Insentif Pajak UMKM PMK 82/2021 di DJP Online

Redaksi DDTCNews | Senin, 16 Agustus 2021 | 15:30 WIB
Cara Pelaporan Insentif Pajak UMKM PMK 82/2021 di DJP Online

MENU pelaporan insentif pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 82/2021 akhirnya tersedia dalam layanan e-reporting insentif Covid-19 di DJP Online. UMKM yang ingin mendapatkan PPh Final DTP dapat segera melaporkan realisasi insentifnya.

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara pelaporan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) sebagaimana diatur dalam PMK 82/2021 melalui DJP Online. Untuk diperhatikan, jadwal pelaporan insentif ini memiliki jatuh tempo.

Penyampaian laporan realisasi PPh final DTP paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Artinya, untuk pemanfaatan masa pajak Juli 2021 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 Agustus 2021.

Baca Juga:
Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Mula-mula silakan akses DJP Online. Pastikan, Anda sudah memiliki fitur layanan e-reporting insentif Covid-19. Bila belum, pilih menu Profil dan pilih Aktivasi Fitur Layanan. Setelah itu, centang kolom e-reporting insentif Covid-19 dan klik Ubah Fitur Layanan.

Setelah itu, silakan akses kembali DJP Online. Lal, pilih menu Layanan dan klik kolom e-reporting insentif Covid-19. Setelah itu, klik Tambah. Setelah itu, pilih semester II/2021 dalam tahun pelaporan dan pilih PPh Final DTP (PMK 82/2021). Lalu, klik Lanjutkan.

Lalu, buat laporan realisasi PPh Final DTP dalam bentuk xls. Silakan klik link yang ada di sebelah kiri layar. Setelah itu, Anda akan membuka file Microsoft Excel dengan format yang sudah disediakan DJP.

Baca Juga:
Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Dalam file Excel tersebut, terdapat dua halaman. Halaman pertama adalah Pemotong atau Pemungut dan halaman kedua adalah Lainnya. Untuk halaman pertama, silakan isi apabila terdapat transaksi pemotongan atau pemungutan.

Kemudian, untuk halaman kedua diisi apabila Anda menyetorkan pajak langsung ke Ditjen Pajak (DJP). Silakan isi kedua halaman tersebut. Jika sudah, silakan klik Validasi. Fitur validasi ini bertujuan agar kolom yang diisi sesuai dengan format yang ditetapkan.

Apabila Anda mengisi dengan format yang benar, akan ada notifikasi. Namun, jika ada kekeliruan, akan muncul warna merah di kolom tertentu. Silakan perbaiki terlebih dahulu sebelum menyimpan file Excel tersebut di komputer.

Baca Juga:
Coretax Berlaku 2025, DJP Online Tetap Bisa Digunakan Sementara

Pastikan nama file pelaporan realisasi insentif PPh Final DTP dalam bentuk xls tersebut sesuai dengan format dari DJP yaitu AAAAAAAAAAAAAAA_BBCC_DDDD_EE_FF.xlsx dengan perincian sebagai berikut:
A = 15 digit (NPWP)
B = 2 digit (masa pajak awal)
C = 2 digit (masa pajak akhir)
D = 4 digit (tahun pajak)
E = 2 digit (kode pelaporan realisasi)
F = 2 digit (kode pembetulan)

Untuk diingat, kode pelaporan realisasi PPh Final DTP menggunakan 13. Jika pelaporan normal, kode pembetulan (dua kode digit belakang) diisi 00, dan apabila ingin melaporkan pembetulan diisi 01 dan seterusnya.

Setelah itu, kembali ke menu pelaporan realisasi PPh Final DTP untuk mulai mengunggah (upload). Pilih masa pajak dan klik Pilih File Realisasi. Setelah memilih file pelaporan realisasi, klik upload. Nanti akan ada notifikasi, pelaporan berhasil di upload.

Setelah itu, Anda akan diarahkan ke kolom monitoring e-reporting insentif Covid-19. Di sini, Anda bisa melihat status pelaporan realisasi. Jika statusnya Selesai, Anda bisa mencetak bukti penerimaan surat (BPS) di bagian kolom Daftar Pelaporan. Semoga bermanfaat.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

23 Agustus 2021 | 01:22 WIB

Coba dicek tanggal penyampaian pemberitahuan pemanfaatan insentifnya. Kalau melewati tanggal 15 Agustus 2021, ga bisa memanfaatkan insentif utk masa pajak Juli 2021. (Pasal 19B ayat (1) PMK-82/2021)

19 Agustus 2021 | 19:10 WIB

saya juga mau lapor pph 21 yang DTP kenapa ga bisa ya padahal blm tgl 20 ini aja masih tgl 19 agustus. mau lapor dtp pph 21 masa juli 2021 tidak bisa.mohon info nya

18 Agustus 2021 | 15:06 WIB

pada di upload Pelaporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP (PMK-82) terjadi "kesalahan Anda hanya dapat melaporkan Masa Pelaporan dari masa 08 2021", padahal posisinya skrng masih tgl 18 agustus 2021 belum lewat dr tgl 20. Mohon pencerahannya.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:30 WIB KPP MADYA DUA BANDUNG

Ada Coretax, Pembayaran dan Pelaporan Pajak Bakal Jadi Satu Rangkaian

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Selasa, 24 Desember 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Coretax Berlaku 2025, DJP Online Tetap Bisa Digunakan Sementara

Senin, 23 Desember 2024 | 17:30 WIB KABUPATEN SIDOARJO

Veteran dan Pensiunan Dapat Insentif, Setoran PBB Tetap Capai Target

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?