SWISS

Buntut Konsensus Pajak Global, Swiss Bakal Pangkas Tarif PPh OP

Syadesa Anida Herdona | Senin, 24 Januari 2022 | 18:00 WIB
Buntut Konsensus Pajak Global, Swiss Bakal Pangkas Tarif PPh OP

Ilustrasi.

BERN, DDTCNews – Beberapa canton (pembagian daerah dalam negara) di Swiss berencana untuk menurunkan tarif progresif pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP). Kebijakan ini diambil untuk menjaga daya saing usaha di Swiss.

Menteri Keuangan Ueli Maurer menyampaikan Swiss harus mencari berbagai cara untuk mengatasi 'hilangnya daya tarik negara'. Kebijakan ini juga merespons dampak dari implementasi konsensus global negara-negara OECD terkait dengan penerapan pajak minimum global sebesar 15%.

"Swiss perlu menyediakan kesempatan untuk penelitian yang lebih baik, meningkatkan kondisi kerja, menurunkan beban utang, dan menawarkan iklim hukum dan keamanan dalam perencanaan yang lebih baik," ujar Maurer, dikutip Senin (24/1/2022).

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Akan tetapi, Maurer mengingatkan bahwa pemerintah federal tidak bisa melakukan seluruh kebijakan sekaligus. Swiss tidak bisa serta merta mengikuti langkah yang diambil negara lain. Salah satunya, Swiss tidak bisa menyediakan lahan untuk pabrik secara gratis.

"Beberapa canton mengetahui perusahaan (yang ada di canton tersebut) dengan baik dan tahu persis apa yang mereka butuhkan,” tambah Maurer, dikutip Tax Notes International.

Untuk itu, sangat wajar bagi Maurer apabila akhirnya kanton menginisiasi sendiri langkah-langkah yang harus diambilnya. Menurutnya, akan ada beberapa kanton yang akhirnya akan menurunkan tarif progresif PPh OP untuk menarik pekerja dengan penghasilan tinggi. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Rabu, 29 Januari 2025 | 15:00 WIB KELAS PPH PASAL 21 (5)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai Batas Pengenaan PPh 21

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi