INGGRIS

Bos Tesco Usul 'Amazon Tax' Segera Diterapkan

Awwaliatul Mukarromah | Senin, 08 Oktober 2018 | 16:00 WIB
Bos Tesco Usul 'Amazon Tax' Segera Diterapkan

Kepala Eksekutif Tesco Dave Lewis.

LONDON, DDTCNews – Kepala Eksekutif Tesco Dave Lewis mengusulkan Pemerintah Inggris agar segera menerapkan ‘Amazon tax’ atau pajak Amazon pada transaksi penjualan online untuk melindungi bisnis konvensional yang kian tergeser.

Bos pengecer terbesar di Inggris ini mengusulkan agar Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond mengenakan pajak 2% pada barang yang dijual secara online. Menurutnya, kegagalan untuk mengenakan pajak pada perusahaan digital justru menjadi masalah bagi industri.

"Tiga tahun lalu saya berbicara tentang potensi tekanan yang mematikan dari industri online terhadap industri ritel. Sekarang Anda bisa melihat hasilnya," katanya dalam wawancara denganThe Mail pada Minggu (7/10).

Baca Juga:
Ada Efisiensi Tata Kelola, Prabowo Sebut Kepercayaan Investor Membaik

Lewis mengungkapkan beban pajak yang ditanggung industri konvensional telah mencapai titik di mana perusahaan akan bangkrut. Dia menegaskan bahwa sekarang saatnya menggeser beban pajak negara dari toko konvensional ke toko online.

“Sudahkah pemerintah memikirkan apa yang terjadi ketika ritel mulai menurun dan para pekerja yang kehilangan pekerjaan mulai signifikan?” tandasnya.

Secara terpisah, pada Konferensi Tory pekan lalu, Hammond mengatakan dalam waktu dekat pemerintah akan membebankan pajak kepada perusahaan internet seperti Amazon dan Google.

Baca Juga:
Memahami Aspek Perpajakan di Yurisdiksi Lain dengan Sertifikasi ADIT

"Raksasa internet global harus berkontribusi secara adil untuk mendanai layanan publik,” katanya.

Hammond mengatakan cara terbaik untuk membebankan pajak kepada perusahaan internasional adalah melalui perjanjian global. Namun dia mengegaskan Pemerintah Inggris akan tetap mengambil tindakan jika perjanjian global ‘mandek’.

“Waktu untuk berdiskusi akan segera berakhir. Jika dunia global tidak dapat mencapai kesepakatan, Inggris akan melakukannya sendiri dengan pajak layanan digitalnya sendiri,” tegasnya.

Baca Juga:
Pentingnya Sertifikat ADIT untuk Hadapi Tantangan Lanskap Pajak Global

Pemerintah Inggris sebelumnya telah mengatakan sedang mempertimbangkan untuk membebani pajak pada perusahaan digital seperti Facebook dan Google sambil menunggu kesepakatan internasional.

Sebagai informasi, ada serangkaian kegagalan perusahaan ritel berprofil tinggi tahun ini, di antaranya House of Fraser, Maplin dan Toys R Us, sementara nama-nama toko seperti Marks & Spencer, Carpetright dan Mothercare telah mengumumkan penutupan ratusan toko.

Lewis mengatakan pengecer tradisional terjebak dalam cengkeraman meningkatnya biaya, pajak, upah yang lebih tinggi serta persaingan dari perusahaan online yang agresif. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 22 November 2024 | 14:49 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Efisiensi Tata Kelola, Prabowo Sebut Kepercayaan Investor Membaik

Kamis, 31 Oktober 2024 | 08:18 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Memahami Aspek Perpajakan di Yurisdiksi Lain dengan Sertifikasi ADIT

Selasa, 29 Oktober 2024 | 09:55 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Pentingnya Sertifikat ADIT untuk Hadapi Tantangan Lanskap Pajak Global

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Tenang! Surat Teguran ‘Gaib’ karena Coretax Eror Bisa Dibatalkan DJP

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hal-Hal yang Diteliti DJP terkait Pengajuan Pengembalian Pendahuluan

Sabtu, 01 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses