INGGRIS

Bos Tesco Usul 'Amazon Tax' Segera Diterapkan

Awwaliatul Mukarromah | Senin, 08 Oktober 2018 | 16:00 WIB
Bos Tesco Usul 'Amazon Tax' Segera Diterapkan

Kepala Eksekutif Tesco Dave Lewis.

LONDON, DDTCNews – Kepala Eksekutif Tesco Dave Lewis mengusulkan Pemerintah Inggris agar segera menerapkan ‘Amazon tax’ atau pajak Amazon pada transaksi penjualan online untuk melindungi bisnis konvensional yang kian tergeser.

Bos pengecer terbesar di Inggris ini mengusulkan agar Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond mengenakan pajak 2% pada barang yang dijual secara online. Menurutnya, kegagalan untuk mengenakan pajak pada perusahaan digital justru menjadi masalah bagi industri.

"Tiga tahun lalu saya berbicara tentang potensi tekanan yang mematikan dari industri online terhadap industri ritel. Sekarang Anda bisa melihat hasilnya," katanya dalam wawancara denganThe Mail pada Minggu (7/10).

Baca Juga:
Pembukuan Pakai Bahasa Inggris, WP Kini Bisa Beri Tahu via Kring Pajak

Lewis mengungkapkan beban pajak yang ditanggung industri konvensional telah mencapai titik di mana perusahaan akan bangkrut. Dia menegaskan bahwa sekarang saatnya menggeser beban pajak negara dari toko konvensional ke toko online.

“Sudahkah pemerintah memikirkan apa yang terjadi ketika ritel mulai menurun dan para pekerja yang kehilangan pekerjaan mulai signifikan?” tandasnya.

Secara terpisah, pada Konferensi Tory pekan lalu, Hammond mengatakan dalam waktu dekat pemerintah akan membebankan pajak kepada perusahaan internet seperti Amazon dan Google.

Baca Juga:
Apa Itu Pajak Kertas Dinding (Wallpaper Tax)?

"Raksasa internet global harus berkontribusi secara adil untuk mendanai layanan publik,” katanya.

Hammond mengatakan cara terbaik untuk membebankan pajak kepada perusahaan internasional adalah melalui perjanjian global. Namun dia mengegaskan Pemerintah Inggris akan tetap mengambil tindakan jika perjanjian global ‘mandek’.

“Waktu untuk berdiskusi akan segera berakhir. Jika dunia global tidak dapat mencapai kesepakatan, Inggris akan melakukannya sendiri dengan pajak layanan digitalnya sendiri,” tegasnya.

Baca Juga:
Menurut Sejarah, Pajak Ternyata Punya Kaitan Erat dengan Pemberontakan

Pemerintah Inggris sebelumnya telah mengatakan sedang mempertimbangkan untuk membebani pajak pada perusahaan digital seperti Facebook dan Google sambil menunggu kesepakatan internasional.

Sebagai informasi, ada serangkaian kegagalan perusahaan ritel berprofil tinggi tahun ini, di antaranya House of Fraser, Maplin dan Toys R Us, sementara nama-nama toko seperti Marks & Spencer, Carpetright dan Mothercare telah mengumumkan penutupan ratusan toko.

Lewis mengatakan pengecer tradisional terjebak dalam cengkeraman meningkatnya biaya, pajak, upah yang lebih tinggi serta persaingan dari perusahaan online yang agresif. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 06 Oktober 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pembukuan Pakai Bahasa Inggris, WP Kini Bisa Beri Tahu via Kring Pajak

Jumat, 09 Agustus 2024 | 16:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Kertas Dinding (Wallpaper Tax)?

Selasa, 28 Mei 2024 | 10:30 WIB SEJARAH PAJAK DUNIA

Menurut Sejarah, Pajak Ternyata Punya Kaitan Erat dengan Pemberontakan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN