Boros Listrik, AS Berencana Kenakan Cukai Atas Penambangan Kripto

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengusulkan pengenaan cukai atas penggunaan listrik untuk kegiatan penambangan aset kripto.

Menurut pemerintah AS, penambangan aset kripto telah menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan konsumsi listrik secara signifikan. Cukai dikenakan agar penambang aset kripto menanggung biaya yang timbul akibat eksternalitas tersebut.

"Cukai atas kegiatan penambangan aset kripto mendorong perusahaan untuk mempertimbangkan dampak negatif yang mereka timbulkan bagi masyarakat," tulis White House dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (9/5/2023).

Untuk diketahui, penambangan aset kripto adalah proses validasi transaksi aset kripto. Setiap transaksi dicatat secara kriptografis pada distributed ledger menggunakan komputer berdaya tinggi.

Meski aset kripto adalah aset virtual, listrik yang dibutuhkan untuk memvalidasi tergolong sangat tinggi. "Listrik yang digunakan untuk kegiatan penambangan aset kripto adalah setara dengan listrik yang digunakan untuk penerangan rumah se-AS," tulis White House.

Tak hanya itu, kegiatan penambangan aset kripto juga tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi perekonomian lokal. Tambang aset kripto tidak mampu menyerap tenaga kerja dan hanya berdampak minim terhadap penerimaan pajak daerah.

Dalam rancangan anggaran 2024, Pemerintah AS mengusulkan pengenaan cukai secara bertahap sebesar 30% dari biaya listrik yang timbul akibat penambangan aset kripto. Pada tahun pertama, konsumsi listrik untuk penambangan aset kripto diusulkan dikenai cukai sebesar 10%.

Pada tahun kedua, tarif cukai diusulkan naik menjadi 20%. Tarif cukai sebesar 30% rencananya baru akan dikenakan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya. (sap)