AMERIKA SERIKAT

Biden Minta Tarif Pajak Korporasi 28% Berlaku Tahun Depan

Muhamad Wildan | Rabu, 02 Juni 2021 | 16:30 WIB
Biden Minta Tarif Pajak Korporasi 28% Berlaku Tahun Depan

Presiden AS Joe Biden. ANTARA FOTO/REUTERS/Jonathan Ernst/PRAS/sa.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Pemerintah Amerika Serikat (AS) memerinci usulan kenaikan tarif pajak korporasi yang diusung oleh Presiden AS Joe Biden sejak kampanye tahun lalu.

Merujuk pada dokumen Kementerian Keuangan AS berjudul General Explanations of the Administration’s Fiscal Year 2022 Revenue Proposals, tarif pajak korporasi diusulkan naik dari 21% menjadi 28% pada 2022.

"Proposal berlaku efektif untuk tahun-tahun pajak setelah tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar 21% ditambah 7% mulai 2022," tulis Kementerian Keuangan dalam dokumen tersebut, dikutip pada Rabu (2/6/2021).

Baca Juga:
WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Menurut Kemenkeu, tarif pajak korporasi sebesar 28% ini diperlukan untuk mendukung rencana pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan meningkatkan belanja pemerintah dalam tahun-tahun yang akan datang.

Selain itu, tarif pajak korporasi yang lebih tinggi diperlukan untuk meningkatkan progresivitas sistem pajak sekaligus membantu menurunkan ketimpangan penghasilan yang selama ini terjadi di Amerika Serikat.

Kemenkeu menilai tarif pajak korporasi ini sebagian besar akan ditanggung oleh investor asing, bukan orang AS sendiri. Dengan demikian, kenaikan tarif pajak tidak akan menghasilkan beban tambahan kepada warga negara AS.

Baca Juga:
AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

"Mayoritas penghasilan berbentuk ekuitas di AS tidak dikenai pajak pada level individu. Dengan demikian, pajak korporasi adalah instrumen utama untuk mengenakan pajak atas capital income," tulis Kemenkeu.

Perlu diketahui, tarif pajak korporasi yang berlaku di AS sebelum masa pemerintahan Donald Trump adalah 35%. Melalui Tax Cuts and Jobs Act (TCJA), pemerintah dan parlemen sepakat memangkas tarif pajak menjadi tinggal 21%.

Saat ini, anggota parlemen dari Partai Republik menyatakan tidak akan merestui usulan kenaikan tarif pajak korporasi yang diusung oleh Biden. Anggota Kongres dan Senat dari Partai Demokrat juga meminta tarif pajak korporasi yang lebih moderat yaitu sebesar 25%. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?