Biden Harap DPR Segera Sepakati Pajak Korporasi Minimum 15 Persen

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Senat AS akhirnya memberikan persetujuan atas Inflation Reduction Act. Undang-undang baru tersebut mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota Partai Demokrat pada Senat AS.

Presiden AS Joe Biden mengatakan undang-undang terbaru tersebut mengatur tentang pengenaan pajak korporasi minimum dengan tarif sebesar 15% atas book income. Dia berharap House of Representative juga dapat memberikan persetujuan atas undang-undang tersebut.

"Dengan pajak minimum, perusahaan-perusahaan besar di AS akan membayar pajak secara lebih adil. Pajak minimum tidak akan meningkatkan beban pajak bagi mereka yang berpenghasilan kurang dari US$400.000 per tahun," katanya, dikutip pada Senin (8/8/2022).

Dalam Inflation Reduction Act, pajak minimum sebesar 15% atas book income akan diberlakukan terhadap korporasi dengan penghasilan di atas US$1 miliar per tahun.

Harapannya, kebijakan ini akan mencegah praktik penghindaran pajak oleh korporasi besar. Saat ini, terdapat beberapa perusahaan besar AS yang tidak membayar pajak sama sekali meski mendapatkan penghasilan yang besar dari operasinya di AS.

Pajak korporasi minimum atas book income diekspektasikan menghasilkan tambahan penerimaan sampai dengan US$313 miliar untuk 10 tahun ke depan.

Sekadar informasi, pajak minimum dalam Inflation Reduction Act tersebut bukanlah pajak korporasi minimum global sebagaimana yang telah disepakati oleh negara-negara Inclusive Framework pada Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Untuk mengadopsi pajak korporasi minimum global sesuai dengan Pilar 2, AS perlu meningkatkan tarif global intangible low-taxed income (GILTI) dari yang saat ini sebesar 10,5% menjadi 15%. (rig)