INGGRIS

Biayai Penanganan Covid-19, Tarif 2 Jenis Pajak Ini Naik Tahun Depan

Redaksi DDTCNews | Rabu, 08 September 2021 | 14:00 WIB
Biayai Penanganan Covid-19, Tarif 2 Jenis Pajak Ini Naik Tahun Depan

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Guna mendanai kebutuhan kesehatan dan perawatan sosial di Inggris, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menaikkan tarif pajak kesehatan dan pajak dividen mulai tahun depan.

Johnson mengatakan tarif pajak kesehatan dan perawatan sosial dinaikkan 1,5% menjadi 2,5% atas penghasilan warga Inggris mulai April 2022. Pengenaan itu dilakukan seiring krisis biaya penanganan pandemi Covid-19 dan daftar tunggu perawatan yang terus meningkat di negaranya.

“Salah apabila kita dapat membayar penanganan pandemi Covid-19 ini tanpa mengambil keputusan yang sulit tentang bagaimana kita membiayainya,” kata perdana menteri dikutip dari BBC pada Rabu (09/09/2021).

Baca Juga:
DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Pemerintah juga menaikan tarif pajak dividen sebesar 1,25% pada April 2022 sehingga tarif dasar pajak dividen di Inggris akan menjadi 8,75%. Sementara itu, tarif tinggi pajak dividen akan menjadi 33,75% dan tarif tambahannya menjadi 39,35%.

Dengan kenaikan tarif tersebut, tambahan penerimaan pajak yang bisa diperoleh diproyeksikan senilai £12 miliar atau setara dengan Rp235,86 triliun per tahun. Dana penerimaan tersebut digunakan untuk membiayai layanan kesehatan dan perawatan sosial di Inggris.

Saat ini, sebanyak 1,2 juta warga Inggris tengah menunggu untuk mengakses perawatan kesehatan penting, seperti kardiologi dan operasi otak. Masyarakat juga kesulitan memperoleh pembiayaan dari negara karena berbagai syarat yang ditetapkan.

Baca Juga:
Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Sebagai informasi, Pemerintah Inggris mengalokasikan dana khusus penanganan Covid-19 pada tahun 2020 sebesar £63,4 miliar atau setara dengan Rp1.238 triliun. Lalu, anggaran di 2021 turun menjadi £22,4 miliar.

Di sisi lain, kenaikan tarif pajak dividen dan kesehatan tersebut menuai banyak kritikan masyarakat Inggris. Pemimpin House of Commons Jacob Rees-Mogg menilai kebijakan tersebut melanggar janji perdana menteri yang tidak akan menaikkan tarif pajak. (rizki/rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

09 September 2021 | 13:01 WIB

Upaya yang berani disituasi pandemi

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP