INDIA

Berlaku Mulai 1 April, India Pungut Pajak 30 Persen dari Aset Digital

Vallencia | Jumat, 18 Maret 2022 | 18:00 WIB
Berlaku Mulai 1 April, India Pungut Pajak 30 Persen dari Aset Digital

Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman memperlihatkan folder dengan logo pemerintah India saat ia meninggalkan kantornya untuk menyampaikan anggaran federal di parlemen di New Delhi, India, Selasa (1/2/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Anushree Fadnavis/hp/cfo

NEW DELHI, DDTCNews – Setelah melewati berbagai pertimbangan, Pemerintah India akhirnya memutuskan memberlakukan pengenaan pajak atas penghasilan dari aset digital, seperti mata uang kripto atau cryptocurrency.

Ketua Dewan Pusat Pajak Langsung JB Mohapatra menyatakan pajak penghasilan atas keuntungan dari perdagangan aset digital akan berlaku mulai 1 April 2022. Rencananya, tarif pajak penghasilan atas keuntungan aset digital tersebut dipatok sebesar 30%.

“Pajak 30% yang diusulkan atas pendapatan dari cryptocurrency dan aset virtual lainnya akan mulai berlaku mulai 1 April,” tuturnya dikutip dari timesofindia.indiatimes.com, Jumat (18/3/2022).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman sebelumnya menyebutkan perdagangan aset digital tengah berkembang pesat di India. Sayang, India tidak memiliki kebijakan yang jelas untuk mengatur atau mengenakan pajak atas aset tersebut.

Menkeu telah mengusulkan pemajakan atas penghasilan aset digital dalam Anggaran Union 2022. India akan menjadi salah satu dari sedikit negara yang mengenakan pajak atas aset digital seperti cryptocurrency dan non-fungible token (NFT).

Selain ketentuan pajak penghasilan, Pemerintah India juga akan menerapkan tax deduction source (TDS) pada aset digital. TDS adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu dengan tarif yang berbeda.

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Rencananya, TDS dipotong langsung pada saat menerima penghasilan. Dalam konteks ini, aset digital akan dikenakan TDS sebesar 1% yang akan berlaku mulai 1 Juli 2022.

Tambahan informasi, Departemen Teknologi dan Informasi (TI) di otoritas pajak India saat ini telah mengembangkan teknologi dan induksi dalam 4 hingga 5 tahun terakhir. Harapannya, pengembangan tersebut dapat mengoptimalisasi pengumpulan pajak. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN