Berbelit-Belit, RUU Pajak Lingkungan Dikritik

PARIS, DDTCNews – Rancangan undang-undang pajak lingkungan yang dirilis pada Januari 2021 dikritik karena dinilai tidak progresif dalam merespons perubahan iklim.

LSM Climate Action Network (CAN) menilai RUU pajak lingkungan gagal mengakomodasi usulan Citizens Convention on Climate—kelompok yang terdiri atas 150 orang—untuk mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 40% pada 2030.

"RUU terkait dengan iklim kurang memiliki ambisi yang mencolok dan gagal memenuhi rekomendasi konvensi masyarakat sipil tentang iklim," tulis keterangan CAN dikutip Selasa (19/1/2021).

CAN menyatakan rekomendasi yang dihasilkan dari konvensi menyerukan perubahan substansial dalam kebijakan fiskal, terutama dalam aspek perpajakan. Kelompok sipil tersebut mengeluarkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan pajak atas tiket pesawat.

Rekomendasi tersebut antara lain seperti meminta pungutan pajak tiket pesawat diperluas untuk penerbangan yang menggunakan jet pribadi. Selain itu, pemerintah juga diminta untuk segera mengeluarkan kebijakan pajak karbon untuk penerbangan domestik.

Hasil rekomendasi konvensi meningkatkan beban pajak lingkungan untuk tiket penerbangan semua kelas. Pajak tiket kelas ekonomi naik dari €2,63 menjadi €31,1 atau setara dengan Rp529.200,. Pajak tiket pesawat untuk kelas bisnis naik dari €11,2 menjadi €197,2.

Meski begitu, rekomendasi kebijakan hasil konvensi masyarakat sipil terkait dengan iklim tersebut gagal diadopsi dalam rancangan kebijakan pemerintah karena mendapat banyak penolakan, terutama dari industri penerbangan.

Asosiasi transportasi udara menolak proposal tersebut karena akan menggerus PDB Prancis hingga €6 miliar dan menghilangkan 150.000 lapangan kerja di sektor penerbangan. Selain itu, efek penerapan kebijakan juga ditaksir hanya mengurangi emisi sebesar 1%.

"RUU tersebut telah dimodifikasi dengan memasukkan kepentingan industri. Proposal itu berbelit-belit dan sudah memotong setengah pajak karbon untuk penerbangan domestik serta menawarkan pengecualian pajak," tegas CAN.

CAN memastikan RUU tersebut akan dibawa ke peradilan tertinggi tata usaha negara (Conseil d'Etat) untuk ditinjau ulang. Hasil peninjauan tersebut akan menentukan nasib RUU pajak lingkungan yang ditargetkan disahkan menjadi UU pada akhir musim panas 2021.

"Kami mengkritik proposal itu karena pungutan pajak bisa ditunda sampai dengan aktivitas lalu lintas udara kembali normal pada tingkat aktivitas pada 2019," sebut CAN seperti dilansir Tax Notes International. (rig)