AFRIKA SELATAN

Begini Cara Pemerintah Mencegah Kenaikan Tarif Pajak

Muhamad Wildan | Minggu, 23 Mei 2021 | 15:01 WIB
Begini Cara Pemerintah Mencegah Kenaikan Tarif Pajak

Salah satu reklame milik South African Revenue Service (SARS) di Pretoria, Afrika Selatan. SARS akan mengawasi berbagai jenis praktik pengelakan pajak dan aktivitas ilegal guna meningkatkan penerimaan. (Foto: Ziphozonke Lushaba/African News Agency/2oceansvibe.com)

PRETORIA, DDTCNews - Otoritas pajak Afrika Selatan, South African Revenue Service (SARS), akan mengawasi berbagai jenis praktik pengelakan pajak dan aktivitas ilegal guna meningkatkan penerimaan.

Penasehat SARS Dennis Davis mengatakan kebocoran penerimaan pajak perlu ditutup agar pemerintah tidak perlu meningkatkan tarif pajak. Bila pengelakan pajak bisa sepenuhnya ditindak, bukan tidak mungkin tarif pajak justru diturunkan.

"SARS sedang memikirkan cara memaksimalkan penerimaan pajak dengan menindak pengelakan pajak, bukan dengan meningkatkan beban pajak atas orang kaya," ujar Davis, dikutip Selasa (18/5/2021).

Baca Juga:
PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Pengelakan pajak yang menjadi sasaran SARS antara lain pada industri rokok akibat peredaran rokok ilegal dan sektor angkutan umum yang hingga saat ini masih cenderung informal.

Yang jelas, Davis mengatakan pengenaan pajak kekayaan juga bukan cara tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak. Afrika Selatan saat ini juga masih belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mengenakan pajak tersebut.

"Pajak kekayaan hanya bisa dikenakan bila ada pencatatan aset yang baik. Kami masih belum memiliki itu untuk saat ini. Kami masih berjuang mengimplementasikan ketentuan pajak yang berlaku," ujar Davis.

Baca Juga:
Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Meski demikian, Davis mengatakan SARS tetap berkomitmen untuk menagih pajak yang seharusnya terutang dari orang-orang kaya. Otoritas tetap akan memeriksa tambahan kekayaan guna memverifikasi kebenaran laporan penghasilan dari setiap SPT.

"Saat ini sudah ada studi di SARS mengenai seberapa akurat laporan wajib pajak pada SPT," pungkasnya kepada wartawan seperti dilansir news24.com. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 12:50 WIB STATISTIK TARIF PAJAK

Beban Pajak Perseroan dengan Pemegang Saham Orang Pribadi di Indonesia

Sabtu, 21 Desember 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tunggu Aturan, PPN Makanan-Jasa Premium Tak Langsung Berlaku 1 Januari

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan