AMERIKA SERIKAT

Banyak WP Kulit Hitam Diperiksa, Otoritas Pajak Ini Evaluasi Sistem

Muhamad Wildan | Rabu, 17 Mei 2023 | 18:00 WIB
Banyak WP Kulit Hitam Diperiksa, Otoritas Pajak Ini Evaluasi Sistem

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Otoritas pajak AS, Internal Revenue Service (IRS) mengakui probabilitas wajib pajak berkulit hitam untuk diperiksa cenderung lebih tinggi ketimbang wajib pajak dengan latar belakang ras lainnya.

Dalam suratnya kepada Komite Keuangan Senat AS, Komisioner IRS Daniel Werfel mengatakan IRS akan segera menindaklanjuti bias rasial dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

"Kami berkomitmen untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang adil dan akan segera mengevaluasi bias dalam program pemeriksaan kami," katanya dalam surat tersebut, dikutip pada Rabu (17/5/2023).

Baca Juga:
AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Berdasarkan kajian yang dilakukan peneliti dari Stanford University bersama Kementerian Keuangan, tingkat pemeriksaan terhadap wajib pajak berkulit hitam di AS tercatat 5 kali lebih tinggi ketimbang wajib pajak dengan latar belakang ras lainnya.

Menurut peneliti, bias ras tersebut bukanlah kesengajaan dari pihak IRS. Berdasarkan kajian tersebut, disparitas dalam pelaksanaan pemeriksaan timbul akibat algoritma yang digunakan oleh IRS dalam menentukan prioritas wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan.

Peneliti berkesimpulan bias dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut timbul karena sistem IRS masih memprioritaskan pemeriksaan terhadap wajib pajak kelas menengah ke bawah yang mendapatkan fasilitas earned income tax credit (EITC).

Baca Juga:
Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Pada saat bersamaan, wajib pajak berkulit hitam di AS yang mendapatkan fasilitas EITC tidaklah sedikit. Alhasil, tingkat pemeriksaan terhadap wajib pajak berkulit hitam cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata.

Berdasarkan temuan ini, IRS berkomitmen untuk segera memperbaiki metodologi yang digunakan untuk menentukan prioritas pemeriksaan.

"Kami berkomitmen untuk mengidentifikasi masalah dan menerapkan perubahan sebelum periode penyampaian SPT tahun depan," ujar Werfel.

Baca Juga:
Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Sejalan dengan itu, IRS memperoleh anggaran senilai US$80 miliar. Nanti, sebagian dari anggaran itu akan digunakan untuk melakukan kajian terhadap bias dalam program peningkatan kepatuhan yang telah diterapkan oleh IRS.

Menurut Werfel, IRS akan mengidentifikasi bias umur, bias gender, bias etnis, hingga bias ras dalam program dan kebijakan IRS. Strategi peningkatan kepatuhan hingga penegakan hukum akan terus dievaluasi guna meningkatkan keadilan sistem perpajakan. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis