ALBANIA

Bantu Pengusaha, Penghapusan Pemeriksaan Pajak Diwacanakan

Redaksi DDTCNews | Rabu, 10 Juni 2020 | 17:48 WIB
Bantu Pengusaha, Penghapusan Pemeriksaan Pajak Diwacanakan

Ilustrasi. (foto: andrey popov/shutterstock)

TIRANA, DDTCNews—Kelompok partai oposisi pemerintah menjanjikan kebijakan relaksasi pajak yang lebih luas kepada pelaku usaha agar mampu bertahan dari krisis akibat pandemi Covid-19.

Ketua Partai Demokrat Lulzim Basha mengatakan para pelaku usaha tidak banyak terbantu dengan kebijakan yang digulirkan pemerintah selama masa pandemi Covid-19. Menurutnya, relaksasi pajak yang digulirkan pemerintah belum cukup.

“Pelaku usaha masih tertekan dengan tarif pajak yang tinggi, ditambah dengan berkurangnya omzet dan daya beli masyarakat yang turun,” katanya dikutip Rabu (10/6/2020).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Basha menawarkan gagasan kebijakan pajak yang dapat mengembalikan denyut ekonomi Albania. Terobosan kebijakan pajak tersebut adalah dengan menerapkan PPh final untuk pelaku usaha dengan tarif 0,5% dari omset.

Kemudian, ia juga akan menghapuskan pemeriksaan pajak untuk jangka waktu tertentu demi menjamin iklim berusaha yang kondusif. Kebijakan ini bertujuan untuk meminimalisir tekanan dunia usaha yang berasal dari pemerintah.

Terobosan kebijakan ini akan menjadi senjata politik oposisi untuk mengembalikan ekonomi pada jalur yang benar. “Pajak tahunan anda hanya 0,5% dari omset usaha dan tidak ada pajak lain pada level pemerintah daerah,” tutur Basha.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

Selain itu, ia juga menganggap kebijakan fiskal Albania perlu dilakukan perombakan total. Pemerintah yang saat ini dikendalikan Partai Sosialis tidak mempunyai ruang fiskal mumpuni untuk menopang perekonomian.

"Kebijakan pemerintah menciptakan ketimpangan kekayaan di masyarakat dan membuat iklim yang tidak menguntungkan dunia usaha, terutama bagi pelaku usaha kecil," ujarnya dilansir dari Albania Daily News. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN