Ilustrasi.
BRUSSELS, DDTCNews – Uni Eropa memastikan akan tetap menerapkan pengenaan pajak karbon lintas yurisdiksi bagi negara yang tidak memiliki komitmen untuk menurunkan tingkat emisi.
Wakil Presiden Eksekutif Komisi Eropa Frans Timmermans mengatakan Uni Eropa siap melindungi industri zona Euro dari impor barang yang tidak ramah lingkungan. Menurutnya, pajak karbon lintas yurisdiksi menjadi instrumen penting dalam menghadapi persaingan dengan negara yang memiliki regulasi iklim yang longgar.
Dia mengungkapkan penerapan pajak karbon atas impor barang yang tidak ramah lingkungan dikenal sebagai mekanisme penyesuaian karbon lintas batas atau carbon border adjustment mechanism (CBAM). Skema tersebut menargetkan nol emisi kegiatan ekonomi Uni Eropa pada 2050.
"Kami hanya ingin proposisi positif, sebagai bagian dari kesepakatan hijau Eropa," katanya dikutip pada Kamis (22/4/2021).
Timmermans menjelaskan rancangan skema CBAM ala Uni Eropa ditargetkan efektif berlaku paling cepat pada Januari 2023. Rencana pajak karbon lintas yurisdiksi tersebut sudah disampaikan kepada subkomite Uni Eropa bidang lingkungan dan urusan luar negeri.
Skema CBAM sudah mendapatkan resistensi dari negara mitra dagang strategis Uni Eropa. Amerika Serikat (AS) misalnya sudah mengirimkan pesan agar kebijakan pajak karbon lintas yurisdiksi di Uni Eropa dihentikan.
Sementara itu, Pejabat Deplu AS bidang lingkungan Sue Biniaz mengatakan diskusi dengan Uni Eropa tentang CBAM sangat rumit. Proposal Uni Eropa soal CBAM berpotensi merusak hubungan diplomatik dan perdagangan dengan AS.
Kritik juga disampaikan oleh China dan Australia. Kedua negara menyebutkan skema CBAM ala Uni Eropa sebagai kebijakan diskriminatif dan kembali meningkatkan tensi proteksionisme dalam perdagangan internasional.
Menyikapi deretan kritik dari mitra dagang, Uni Eropa menyebutkan siap menampung saran dan membuka saluran komunikasi. Namun, proses perumusan proposal pajak lintas batas dalam CBAM akan tetap dijalankan.
"Kami terbuka untuk berdiskusi, bekerja sama dan bergabung aktif. Tetapi hal ini tidak menghalangi Komisi Eropa untuk mengerjakan proposal yang akan dibahas pada Juli 2021," ujar salah satu pejabat Ini Eropa seperti dilansir politik.eu. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.