Bakal Bentuk Komite, Pemerintah Rencanakan Revisi UU PPN

KAIRO, DDTCNews – Pemerintah Mesir akan membentuk komite untuk merevisi Undang-Undang (UU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada saat yang bersamaan, komite juga akan merancang UU Pajak Penghasilan (PPh) yang baru.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Mohamed Maait. Namun, dia tidak memberikan penjelasan lebih jauh terkait perubahan yang akan diambil. Dia juga tidak menjabarkan lebih rinci tentang waktu pembentukan komite maupun amendemen yang akan dilakukan.

“Kami akan mengajukan rancangan awal undang-undang dalam waktu dua bulan,” katanya, Senin (30/7/2019).

UU PPN yang berlaku di Mesir merupakan bagian dari program reformasi yang menjadi landasan pemberian pinjaman tiga tahun senilai US$12 miliar (sekitar Rp168,2 triliun) oleh International Monetary Fund (IMF) pada 2016.

Berlakunya UU PPN tersebut pada gilirannya memperluas basis pajak di negara tersebut. Apalagi, pemerintah masih berjuang untuk memungut PPh karena ekonomi sektor informal yang berkembang dan pengindaran pajak yang meluas.

Dalam sebuah dokumen yang dilihat Reuters, pemerintah akan meninjau tarif umum PPN pada tahun fiskal 2019/2020 yang dimulai pada 1 Juli 2019. Tarif PPN sebesar 13% dikenalkan pertama kali mulai September 2016. Setelah setahun berjalan, tarif dinaikkan menjadi 14%.

Laporan keuangan untuk rancangan anggaran 2019/2020 yang didistribusikan kepada parlemen menunjukkan bahwa tinjauan ini akan mencakup pengecualian PPN tanpa memengaruhi orang yang berpendapatan rendah.

Dalam sebuah pernyataan pada April 2019, Kementerian Keuangan menegaskan rancangan anggaran 2019/2020 tidak bertujuan untuk mengubah atau meingkatkan tarif pajak secara umum. Seperti diketahui, PPN menggantikan pajak penjualan yang selama ini dinilai mendistorsi pasar.

Maait mengatakan pemerintah telah mengumpulkan 660 miliar pound Mesir (sekitar Rp557,8 triliun) pajak pada tahun fiskal 2018/2019. Realisasi tersebut tercatat mengalami kenaikan 16,6% dari tahun sebelumnya pada 566 miliar pound Mesir.

“Dari total pendapatan pajak yang dikumpulkan pada tahun fiskal 2018/2019, 309 miliar pound Mesir berasal dari PPN,” papar Maait. (kaw)