STATISTIK STIMULUS FISKAL

Bagaimana Respons Kebijakan Fiskal pada Masa Krisis Global 2008?

Redaksi DDTCNews | Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
Bagaimana Respons Kebijakan Fiskal pada Masa Krisis Global 2008?

KRISIS keuangan global pada 2008 tidak hanya menghantam negara-negara berkembang (developing and emerging economies), tetapi juga berimbas pada negara-negara maju (developed economies).

Negara-negara terdampak yang tergolong advanced economies antara lain Amerika Serikat, Selandia Baru, Jerman, Korea Selatan, Australia, Jepang, Kanada, Prancis, Portugal, Spanyol, Belanda, Norwegia, Belgia, Swiss, dan Italia.

Sementara negara-negara terdampak yang tergolong developing and emerging economies antara lain China, Saudi Arabia, Malaysia, Meksiko, Argentina, Hungaria, Thailand, Filipina, Thailand, Cile, Afrika Selatan, Indonesia, Rusia, Vietnam, India, dan Brasil.

Tabel berikut menunjukkan hasil estimasi yang dilakukan oleh International Institute of Labour Studies (IILS) terkait dengan alokasi anggaran dari paket stimulus fiskal untuk menanggulangi krisis keuangan global pada 2008.

Adapun angka yang terdapat di dalam tabel merupakan rata-rata proporsi alokasi anggaran di 10 negara maju dan 12 negara berkembang. Alokasi anggaran yang diestimasi terkait dengan penurunan beban pajak, proyek infrastruktur, ketenagakerjaan, bantuan langsung terhadap masyarakat kurang mampu, dan alokasi anggaran untuk hal-hal lainnya.


Hasil estimasi IILS tersebut setidaknya memperlihatkan arah paket stimulus kebijakan fiskal pada masa krisis global 2008 pada masing-masing kategori negara terdampak.

Dilihat dari sisi kategori, negara-negara yang tergolong ke dalam advanced economies lebih mengutamakan alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk menurunkan beban pajak dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Adapun penurunan beban pajak yang dimaksud dapat berupa pengurangan tarif pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh) badan, PPh atas gaji karyawan, serta pajak penjualan.

Di sisi lain, negara-negara yang tergolong ke dalam developing dan emerging economies cenderung mengalokasikan paket stimulus untuk proyek-proyek infrastruktur yang secara tidak langsung berdampak pada ketersediaan lapangan kerja dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Adanya perbedaan struktur ekonomi dan sosial maupun faktor-faktor terkait lainnya tentu memengaruhi arah stimulus fiskal antara negara-negara advanced economies dengan negara-negara emerging and developing economies.

Menariknya, walaupun secara umum negara-negara advanced economies memiliki ruang atau kapasitas fiskal yang lebih besar – tercermin di dalam tax ratio –, rata-rata proporsi paket stimulus fiskal terhadap PDB di negara-negara developing and emerging economies relatif lebih tinggi, yakni mencapai 3,9% dibandingkan dengan negara-negara advanced economies yang hanya sebesar 1,8%.

Hal ini menunjukkan besaran stimulus paket kebijakan fiskal saat masa krisis juga dipengaruhi oleh kebutuhan yang didasarkan pada besaran dampak suatu krisis di suatu negara, terlepas dari ruang dan kapasitas fiskal yang dimiliki.*

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:45 WIB STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penerapan Presumptive Tax untuk UMKM di Berbagai Negara

Selasa, 10 September 2024 | 16:30 WIB THAILAND

Lanjutkan Reformasi, Menkeu Ini Singgung Perombakan Sistem Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN