STATISTIK GLOBAL VALUE CHAIN

Bagaimana Pengaruh Tarif Bea Masuk terhadap Global Value Chain?

Redaksi DDTCNews | Rabu, 09 Desember 2020 | 10:30 WIB
Bagaimana Pengaruh Tarif Bea Masuk terhadap Global Value Chain?

GLOBAL value chain (GVC) adalah suatu rantai nilai yang proses produksinya menyebar di berbagai negara. Beberapa perusahaan di berbagai negara tergabung dengan spesialisasinya masing-masing untuk menghasilkan suatu produk akhir.

World Development Report (WDR) 2020 yang disusun oleh World Bank Group mengupas partisipasi dalam suatu GVC yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti hubungan yang terjalin antarperusahaan, sisi fundamental ekonomi (subsidi, pangsa pasar, lokasi strategis, kualitas institusi), serta kebijakan di negara-negara yang bersangkutan.

Terdapat dua jenis GVC. Pertama, GVC ke belakang (backward), yakni suatu negara/yurisdiksi mengekspor suatu produk yang sebelumnya diimpor dari negara-negara/yurisdiksi lain. Kedua, GVC ke depan (forward), yaitu suatu negara/yurisdiksi merupakan negara pengekspor pada tahap awal produksi dari suatu barang yang mana negara pengimpor masih akan mengekspor produk yang diekspor tersebut.

Tabel berikut memperlihatkan hasil penghitungan tim dari WDR atas partisipasi dan determinan-determinan backward GVC di berbagai kawasan dan kelompok negara/yurisdiksi dalam rentang waktu 2010–2015.

Adapun determinan-determinan tersebut mencakup indeks rata-rata kestabilan politik, rata-rata penanaman modal asing (PMA), serta rata-rata tarif bea masuk.


Berdasarkan tabel tersebut, kawasan di Eropa dan Asia Tengah memiliki rata-rata pangsa partisipasi backward GVC tertinggi, yakni 28,95%. Kemudian, disusul oleh Asia Timur dan Pasifik (20%) dan Amerika Latin-Karibia (18,1%).

Di sisi lain, kawasan negara-negara rawan konflik memiliki rata-rata pangsa terendah, yakni hanya sebesar 11,6%. Pada intinya, laporan ini memuat adanya manfaat dari PMA pada partisipasi backward GVC di negara-negara Asia Selatan, Sub Sahara Afrika, serta negara-negara rawan konflik.

Sebagai contoh, apabila PMA negara-negara Asia Selatan dan Sub Sahara Afrika setara dengan negara-negara Eropa dan Asia Tengah (Europe and Central Asia/ECA) maka partisipasi backward GVC diestimasikan akan meningkat sebesar 16%.

Sementara itu, rata-rata pangsa partisipasi backward GVC pada negara-negara rawan konflik, Kepulauan Karibia, dan kepulauan pasifik masing-masing akan meningkat sebesar 34%, 19%, dan 40% apabila tingkat PMA kawasan-kawasan yang dimaksud setara dengan negara-negara ECA.

Di lain pihak, rata-rata pangsa partisipasi dari backward GVC di negara-negara Asia Selatan, Timur Tengah dan Afrika Utara (Middle East and North Africa/MENA), serta Kepulauan Pasifik akan meningkat apabila terdapat relaksasi tarif bea masuk.

Apabila negara-negara Asia Selatan menurunkan rata-rata tarif bea masuk untuk keperluan produksi dari 11% menjadi setara ECA 3%, rata-rata pangsa partisipasi backward GVC akan meningkat sebesar 20%.

Hal yang sama juga terjadi pada negara-negara MENA dan Kepulauan pasifik yang masing-masing rata-rata pangsa partisipasi backward GVC akan meningkat sebesar 14% hingga 16% apabila merelaksasi rata-rata tarif bea masuk, dari yang tadinya sebesar 8,4% hingga 8,8% menjadi hanya sebesar 3%.*

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 12:50 WIB STATISTIK TARIF PAJAK

Beban Pajak Perseroan dengan Pemegang Saham Orang Pribadi di Indonesia

Senin, 23 Desember 2024 | 15:45 WIB STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Pelayanan Kesehatan Medis Bebas PPN Indonesia, Bagaimana di Asean?

Kamis, 19 Desember 2024 | 18:15 WIB STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Pendidikan Indonesia Bebas PPN, Bagaimana Negara Lain di Asean?

Kamis, 19 Desember 2024 | 13:37 WIB STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Barang Kebutuhan Pokok Indonesia Bebas PPN, Bagaimana di Asean?

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pahami Perincian Penelitian Bukti Potong Atas WP Restitusi Dipercepat

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!