LAPORAN TAHUNAN DJP

Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Redaksi DDTCNews | Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:30 WIB
Awasi Wajib Pajak, Ini yang Dimanfaatkan DJP

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Optimalisasi pengawasan wajib pajak menjadi bagian dari upaya pengamanan penerimaan pajak dalam ranah intensifikasi pada tahun lalu.

Dalam Laporan Tahunan 2020 Ditjen Pajak (DJP) disebutkan intensifikasi merupakan upaya yang dilakukan untuk mengoptimalisasi penggalian potensi penerimaan pajak terhadap subjek serta objek pajak terdaftar.

Pengawasan terhadap wajib pajak diprioritaskan pada tahun/masa pajak yang mendekati jatuh tempo/daluwarsa. Prioritas juga untuk wajib pajak yang bergerak di sektor usaha yang masih menunjukan peningkatan pembayaran pajak signifikan selama masa pandemi Covid-19.

Baca Juga:
Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

“Khususnya pada sektor e-commerce,” tulis DJP dalam laporan tersebut, dikutip pada Rabu (20/10/2021).

Optimalisasi pengawasan wajib pajak dilaksanakan dengan memanfaatkan 3 hal. Pertama, data internal dan eksternal yang sudah tersedia dalam sistem informasi dalam rangka melakukan penelitian dan analisis wajib pajak.

Kedua, internet dan media komunikasi tanpa tatap muka dalam rangka pengumpulan data dan komunikasi dengan wajib pajak. Ketiga, teknologi informasi dalam rangka pengawasan wajib pajak yang melakukan aktivitas ekonomi baru.

Baca Juga:
Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Dalam lingkup intensifikasi, pada tahun lalu, DJP juga melakukan pengawasan pembayaran masa secara rutin dan terus-menerus terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran pajak oleh wajib pajak. Selain itu, dilakukan pula atas pemberian insentif bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19.

Pengawasan wajib pajak dilaksanakan berdasarkan pada kebijakan pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka perluasan basis pajak (Surat Edaran Nomor SE-07/PJ/2020). Tahun lalu, DJP juga mempercepat penyelesaian persiapan pengawasan berbasis kewilayahan. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tahun Baru, PTKP Baru? Catatan bagi yang Baru Menikah atau Punya Anak

Jumat, 27 Desember 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Coretax Diterapkan 1 Januari 2025, PKP Perlu Ajukan Sertel Baru