Audit Infrastruktur: Pemerintah Agar Terapkan Pajak Jalan

CANBERRA, DDTCNews—Infrastructure Australia, penasihat independen infrastruktur milik Pemerintah Australia, meminta pemerintah mempertimbangkan pengenaan pajak jalan guna membiayai pembangunan infrastruktur, mengingat turunnya penerimaan cukai bahan bakar

Saat ini, cukai bahan bakar adalah sumber utama pendapatan Australia. Namun, pendapatan cukai telah turun 20% sejak 1999 meski selama periode yang sama pengguna jalan meningkat. Pendapatan cukai itu diperkirakan akan terus turun dan memberi masalah pada pembangunan infrastruktur jalan.

“Dalam anggaran yang disampaikan, jumlah pendapatan cukai bahan bakar yang dimasukkan ke proyek infrastruktur akan dialihkan kembali dari 61% pada 2017/2018 menjadi hanya 32% pada 2021/2022,” ungkap Infrastructure Australia dalam laporan auditnya yang dirilis Selasa (13/8/2019).

Badan tersebut memberikan usul bagi pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Salah satu solusi yang diusulkan untuk masalah ini adalah‘road user network charging’, yang juga dikenal dengan model pembayaran pengguna jalan atau pajak jalan raya.

“Rezim road user network charging yang berlaku nasional dapat dipertimbangkan sebagai opsi guna mengatasi penurunan pendapatan cukai bahan bakar dan potensi penurunan pendapatan pendaftaran kendaraan di masa depan,” ungkap hasil audit tersebut.

Pemilik mobil akan dikenakan biaya tergantung pada kapan, di mana dan seberapa sering mereka mengemudi di bawah sistem ‘road user network charging’, sistem ini dinilai lebih menguntungkan pemerintah daripada berfokus hanya pada cukai bahan bakar dan biaya pendaftaran kendaraan.

Dukungan penerapan pajak itu juga datang dari publik untuk menetapkan pajak jalan raya. Berdasarkan survey EastLink baru-baru ini terhadap 18.000 orang, ada 40% orang berpikir biaya penggunaan jalan harus diperkenalkan untuk menggantikan sistem saat ini.

Ketua Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (Australian Competition and Consumer Commission) Rod Sims menyatakan ketidakadilan dalam sistem saat ini karena pemilik mobil listrik menggunakan jalan raya tanpa membayarkan biaya padahal sama-sama menggunakan jalan raya.

Seperti dilansir caradvice.com.au, Behyad Jafari, CEO Electronic Vehicle Council, menyetujui reformasi pajak untuk pendanaan jalan, tetapi pemerintah juga harus mempertimbangkan manfaat penggunaan kendaraan listrik yang berdampak baik pada publik dan ekonomi mereka. (MG-dnl/Bsi)