IRLANDIA

Aturan P3B Bakal Direvisi, Pemerintah Minta Masukan Publik

Redaksi DDTCNews | Kamis, 15 April 2021 | 10:30 WIB
Aturan P3B Bakal Direvisi, Pemerintah Minta Masukan Publik

Ilustrasi.

DUBLIN, DDTCNews – Pemerintah Irlandia membuka konsultasi publik tentang model ideal perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang mengalami banyak perubahan dalam beberapa tahun terakhir ini.

Departemen Keuangan mengatakan konsultasi publik resmi dibuka pada 7 April 2021. Otoritas menyebutkan tujuan dari konsultasi publik sebagai bahan masukan dalam merumuskan perubahan P3B Irlandia dengan negara mitra.

"Tujuan konsultasi publik agar P3B Irlandia dapat menyesuaikan dengan rekomendasi OECD dan dinamika perpajakan internasional yang sedang berlangsung saat ini," tulis keterangan Depkeu dikutip Kamis (15/4/2021).

Baca Juga:
Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Saat ini, P3B tidak hanya sebagai alat memfasilitasi kegiatan ekonomi lintas yurisdiksi. Perjanjian pajak belakangan terus berkembang dan dijadikan instrumen melawan praktik penghindaran pajak yang dikenal dengan skema base erosion and profit shifting (BEPS).

Untuk itu, pemerintah ingin mendapatkan masukan untuk optimalisasi perjanjian pajak dalam konteks reformasi kebijakan perpajakan internasional yang sedang dilakukan OECD. Pemerintah juga melihat adanya peluang peningkatan ekonomi dengan negara berkembang melalui revisi P3B.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, otoritas berencana membuat dua skema P3B, yakni P3B yang berlaku terhadap negara berkembang dan P3B yang berlaku secara umum dengan negara mitra lainnya.

Baca Juga:
Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

"Konsultasi publik memunculkan pertanyaan apakah perlu pemerintah melakukan pendekatan yang berbeda untuk P3B dengan negara berkembang," sebut Departemen Keuangan seperti dilansir mnetax.com.

Perubahan P3B dengan negara mitra juga bakal fokus pada isu seperti pembagian hak pemajakan. Pemerintah meminta masukan publik apakah perlu P3B Irlandia mengubah ketentuan hak pemajakan atas penghasilan yang berasal dari negara sumber.

"Kami ingin mendengar bagaimana P3B melayani seluruh aktor bisnis yang mungkin belum terlayani dengan baik saat ini. Masukan dalam konsultasi publik paling lambat disampaikan pada 7 Mei 2021," ujar Departemen Keuangan. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Januari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Tarif Bea Masuk Trump terhadap 2 Negara Ini Lebih Tinggi dari China

Minggu, 26 Januari 2025 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Bakal Kenakan Bea Masuk 25% atas Impor dari Kanada dan Meksiko

BERITA PILIHAN
Senin, 27 Januari 2025 | 15:30 WIB PMK 118/2024

Isi Materi Keberatan Sama dengan MAP, Ini yang Bisa Dilakukan WP

Senin, 27 Januari 2025 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Trump Tarik AS dari Kesepakatan Pajak Global, Ini Kata Sri Mulyani

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Segera Bebaskan Uang Tip dari Pajak Penghasilan

Senin, 27 Januari 2025 | 13:30 WIB PMK 117/2024

Sri Mulyani Atur Ulang Ketentuan Penghapusan Piutang Pajak

Senin, 27 Januari 2025 | 13:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kategorisasi Kuasa dan Wakil Wajib Pajak di Coretax DJP

Senin, 27 Januari 2025 | 11:30 WIB PERDAGANGAN BERJANGKA

Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2024 Naik 29,3 Persen

Senin, 27 Januari 2025 | 10:00 WIB PMK 119/2024

Pemerintah Perinci Objek Penelitian atas PKP Berisiko Rendah

Senin, 27 Januari 2025 | 09:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Siap-Siap SBN Ritel Perdana 2025! Besok Dirilis ORI027T3 dan ORI027T6