INGGRIS

Asosiasi Maskapai Penerbangan Minta Pajak Penumpang Dihapus Setahun

Redaksi DDTCNews | Selasa, 21 Juli 2020 | 11:47 WIB
Asosiasi Maskapai Penerbangan Minta Pajak Penumpang Dihapus Setahun

Ilustrasi penumpang tiba di Bandara Heathrow, saat Britain mengumumkan karantina selama 14 hari untuk kedatangan internasional, menyusul penyebaran penyakit virus korona (COVID-19) di London, Britain, Senin (8/6/2020). ANTARA FOTO/REUTERS/Tobuy Melville/hp/cfo

LONDON, DDTCNews—Asosiasi maskapai penerbangan di Inggris, Airline UK meminta pemerintah menangguhkan pungutan pajak pada industri penerbangan guna membantu maskapai memulihkan usaha karena pandemi Covid-19.

Asosiasi tersebut mewakili seluruh maskapai penerbangan asal Negeri Ratu Elizabeth seperti British Airways, EasyJet dan Ryan Air. Mereka meminta pemerintah tidak memungut pajak penumpang pesawat atau Air Passenger Duty (APD) selama satu tahun penuh.

"Bandara di Inggris akan berada dalam situasi berbahaya bila pemerintah tidak mengambil langkah untuk mendukung sektor usaha kami," kata CEO Airlines UK Tim Alderslade dikutip Selasa (21/7/2020).

Baca Juga:
Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

Menurut Alderslade, relaksasi pungutan APD akan berguna untuk meningkatkan minat masyarakat untuk bepergian. Insentif ini akan menjadi stimulus yang jadi penopang kegiatan usaha terutama untuk menghadapi periode libur musim dingin.

Selama masa pandemi, pelaku usaha cemas penumpang pesawat anjlok selama musim dingin. Padahal dalam situasi normal, liburan musim dingin merupakan salah satu periode tersibuk untuk industri penerbangan di Inggris.

Periode sibuk ini juga menjadi waktu bagi maskapai untuk mengejar pundi-pundi pendapatan. Untuk itu, relaksasi pajak penumpang dibutuhkan agar pelaku usaha tetap dapat bertahan di masa sulit seperti saat ini.

Baca Juga:
Ramai Lapor ke Otoritas, WP di Negara Ini Muak dengan Tax Evasion

“Relaksasi APD akan meningkatkan jumlah penumpang sekitar 12% selama 12 bulan ke depan,” jelas Alderslade dilansir dari Nasdaqcom.

Untuk diketahui, setidaknya industri penerbangan Inggris telah melakukan 30.000 pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menutup 8.000 jenis pekerjaan yang berhubungan dengan industri penerbangan.

Alderslade menambahkan pemerintah seharusnya mencontoh negara Uni Eropa yang memberikan dukungan khusus bagi sektor penerbangan. Salah satunya Prancis yang memberikan bantuan senilai US$7,9 miliar kepada Air France selama masa pandemi Covid-19.

Baca Juga:
Konsumsi Kelas Menengah Stabil, Ekonomi Diprediksi Tumbuh di Atas 5%

Pajak penumpang pesawat atau APD dibebankan kepada penumpang yang berasal dari Inggris berdasarkan kelas penumpang dan jarak rute penerbangan. Pungutan APD ditetapkan sebesar £13 atau Rp244.000 untuk penumpang kelas ekonomi.

Pungutan ini hanya berlaku untuk penerbangan domestik dan rute Eropa. Kemudian, pajak penumpang pesawat bisa lebih dari £170 untuk penumpang kelas bisnis dengan rute jarak jauh. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Minggu, 20 Oktober 2024 | 14:00 WIB HONG KONG

Negara Ini Bakal Pangkas Tarif Bea Masuk Minuman Beralkohol

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN