Asesmen dan Pengajuan Banding Pajak Tanpa Tatap Muka Diluncurkan

NEW DELHI, DDTCNews – Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi meluncurkan platform pajak baru yang diberi nama “Transparent Taxation – Honoring the Honest” untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus mempercepat restitusi bagi wajib pajak yang patuh.

Ada tiga fitur baru yang disediakan oleh platform pajak terbaru ini, yakni penilaian atau asesmen tanpa tatap muka, pengajuan banding tanpa tatap muka, serta tax payers' charter yang menjamin hak dan kewajiban wajib pajak terkait dengan perpajakan.

“Wajib pajak bakal mendapatkan perlakuan dan penghargaan yang tinggi dari otoritas pajak. Wajib pajak akan diperlakukan dengan penuh kepercayaan, bukan kecurigaan. Otoritas pajak akan memberikan pelayanan dan memproses permohonan dari wajib pajak dengan tepat waktu," kata Modi, Kamis (13/8/2020).

Menurut Modi, ada empat faktor yang mendorong perubahan sistem. Mulai dari tata kelola yang didorong oleh kebijakan, kepercayaan pada kejujuran masyarakat, penggunaan teknologi yang canggih, hingga efisiensi birokrasi.

“Di mana ada kompleksitas, ada masalah dalam kepatuhan,” imbuhnya.

Pasalnya, otoritas pajak India sering menjadi sasaran kritik akibat banyaknya masalah perpajakan yang tidak kunjung bisa diselesaikan. Padahal, sudah banyak kebijakan dikeluarkan untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut.

Hubungan antara otoritas pajak dengan wajib pajak juga tidak bisa dibilang baik. Petugas pajak di India sering dianggap mengganggu wajib pajak dengan menerbitkan ketetapan pajak secara semena-mena sehingga mengganggu prospek bisnis dari wajib pajak tersebut.

Pemeriksaan pajak yang sekarang didorong tanpa tatap muka diharapkan mampu menekan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa ada tatap muka antara petugas pajak dengan otoritas pajak, kecurangan diharapkan bisa ditekan.

Namun, petugas pajak yang tergabung dalam Income Tax Employees Federation and the Income Tax Gazetted Officers' Association dalam suratnya menyebut dikuranginya interaksi fisik berpotensi mengurangi kinerja penerimaan pajak dan menambah tekanan pada petugas pajak untuk memenuhi target penerimaan.

"Kami menolak kebijakan yang diluncurkan secara sepihak oleh pemerintah ini. Kebijakan ini tidak sejalan dengan usaha visi dan misi otoritas pajak," tulis Income Tax Employees Federation and the Income Tax Gazetted Officers' Association dalam keterangan tertulisnya. (kaw)