KAMUS PAJAK

Apa Itu Teknologi Finansial dan Bagaimana Aspek Perpajakannya?

Nora Galuh Candra Asmarani | Rabu, 13 April 2022 | 17:30 WIB
Apa Itu Teknologi Finansial dan Bagaimana Aspek Perpajakannya?

PERKEMBANGAN teknologi yang kian pesat dari waktu ke waktu mendisrupsi berbagai sektor industri, termasuk industri keuangan. Disrupsi teknologi pada industri keuangan telah menelurkan berbagai inovasi, di antaranya layanan keuangan berbasis teknologi.

Layanan keuangan berbasis teknologi atau teknologi finansial (financial technology/fintech) ini hadir seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang kini didominasi oleh pengguna teknologi dan adanya tuntutan hidup yang serba cepat.

Merespons perkembangan teknologi finansial, pemerintah menerbitkan berbagai aturan, di antaranya ketentuan seputar aspek pajak atas penyelenggaraan teknologi finansial. Lantas, apa itu teknologi finansial dan penyelenggaraan teknologi finansial?

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Definisi
KETENTUAN mengenai teknologi finansial diatur dalam sejumlah regulasi, salah satunya Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Tekfin) yang berlaku sejak 30 November 2017.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PBI Tekfin, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Secara lebih sederhana, Bank Indonesia mendefinisikan teknologi finansial sebagai hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Perubahan model bisnis itu membuat proses pembayaran yang sebelumnya harus bertatap muka dengan menggunakan uang kas kini dapat dilakukan secara jarak jauh, tanpa uang kas, dan hanya dalam hitungan detik.

Sementara itu, ketentuan aspek pajak terkait dengan teknologi finansial diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69 /PMK.03/2022 tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Beleid yang berlaku mulai 1 Mei 2022 ini tidak mendefinisikan teknologi finansial secara harfiah. Namun, PMK 69/2022 menguraikan definisi penyelenggaraan teknologi finansial yang tercantum dalam Pasal 1 angka 16.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Berdasarkan pasal tersebut, penyelenggaraan teknologi finansial adalah
Kegiatan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/ atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran

PMK 69/2022 juga menjabarkan 8 bentuk jasa penyelenggaraan teknologi finansial yang dikenakan PPN. Pertama, penyediaan jasa pembayaran. Jasa ini paling sedikit berupa uang elektronik, dompet elektronik, gerbang pembayaran, layanan switching, kliring, penyelesaian akhir, dan transfer dana.

Kedua, penyelenggaraan penyelesaian transaksi (settlement) investasi. Jasa ini paling sedikit berupa layanan penyediaan sarana komunikasi elektronik terpadu yang mendukung aktivitas penyelesaian transaksi efek secara pemindahbukuan.

Baca Juga:
Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Ketiga, penyelenggaraan penghimpunan modal. Jasa ini paling sedikit berupa layanan urun dana (equity crowd funding), yaitu penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.

Keempat, layanan pinjam meminjam. Kelima, penyelenggaraan pengelolaan investasi. Keenam, layanan penyediaan produk asuransi online. Ketujuh, layanan pendukung pasar, yang paling sedikit berupa: penyediaan data perbandingan informasi produk dan penyediaan data perbandingan layanan keuangan.

Kedelapan, layanan pendukung keuangan digital dan aktivitas jasa keuangan lainnya. Jasa ini paling sedikit berupa: eco crowdfunding; Islamic digital financing, ewaqf, dan e-zakat; robo advise dan credit scoring; invoice trading; voucer atau token; dan produk berbasis aplikasi blockchain.

Baca Juga:
Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Tidak hanya bentuknya, PMK 69/2022 juga menjabarkan jenis layanan yang diberikan jasa teknologi finansial. Misal, jenis layanan jasa pembayaran berupa dompet elektronik di antaranya: pengisian ulang (top up); tarik tunai melalui pihak lain; pembayaran transaksi; pembayaran tagihan; transfer dana; dan/atau layanan paylater.

PMK 69/2022 juga memerinci ketentuan PPN atas berbagai bentuk layanan jasa teknologi finansial. Selain itu, PMK 69/2022 juga menjelaskan perihal ketentuan PPh atas layanan pinjam meminjam (peer to peer lending). (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra