Administrasi Pajak Bakal Terhubung dengan Sistem Kepabeanan Mulai 2022

KAIRO, DDTCNews – Pemerintah Mesir berencana menghubungkan sistem administrasi pajak, kepabeanan, dan pajak properti secara elektronik pada Juni 2022 guna mendukung perdagangan dalam negeri dan internasional.

Menteri Keuangan Mesir Mohamed Maait rencana digitalisasi tersebut merupakan tindak lanjut atas rencana besar pemerintah untuk menerapkan otomatisasi sistem administrasi pajak dan kepabeanan di Mesir.

"Digitalisasi akan memperkuat governance, memperluas basis ekspor, mendukung perdagangan, serta menekan biaya barang dan jasa pada pasar domestik," katanya seperti dilansir menafn.com, dikutip Selasa (1/12/2020).

Maait menjelaskan seluruh pelabuhan Mesir nantinya terhubung dalam sistem elektronik pada akhir Juni 2021. Langkah ini bakal menyederhanakan prosedur, menekan biaya, dan mengurangi waktu clearance menjadi kurang dari 3 hari.

Digitalisasi pelayanan kepabeanan juga mendukung implementasi regulasi kepabeanan terbaru di Mesir yang memberikan fasilitas preclearance dan pembayaran bea masuk sebelum barang yang dipesan oleh importir datang di pelabuhan.

Dalam aspek perpajakan, Pemerintah Mesir sedang melakukan uji coba penerapan sistem administrasi pajak terunifikasi. Dalam perkembangannya, uji coba ini baru dikhususkan untuk wajib pajak besar dan menengah.

Rencana integrasi seluruh sistem perpajakan di Mesir juga bakal mendukung implementasi regulasi pajak properti terbaru sehingga pemerintah memiliki kewenangan memberikan fasilitas pembebasan pajak properti untuk beberapa sektor ekonomi berdasarkan situasi tertentu.

Untuk diketahui, Pemerintah Mesir berencana memberikan insentif pembebasan pajak properti bagi sektor pariwisata hingga Desember 2020. (rig)