Usulan Revolusi Pajak untuk Target Pendapatan Negara 23% PDB

INDONESIA sedang berada di ambang transformasi fiskal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita semua bisa membayangkan sebuah negara yang setiap pelaku aktivitas ekonominya, dari pedagang kecil hingga perusahaan teknologi raksasa, berkontribusi secara signifikan pada pembangunan nasional. Kontribusi itu dilakukan melalui ‘simfoni’ perpajakan yang harmonis.

Hal tersebut merupakan salah satu tujuan yang dicanangkan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo-Gibran. Mereka menargetkan pendapatan negara – yang didominasi perpajakan – sebesar 23% dari produk domestik bruto (PDB). Target ini tidak hanya ambisius, tetapi juga krusial untuk membawa Indonesia menuju status negara maju.

Pertanyaannya, bagaimana cara mencapai target itu di tengah dinamika ekonomi global yang bergejolak? Untuk mencapai target tersebut, diperlukan pendekatan holistik yang memadukan inovasi kebijakan, teknologi mutakhir, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membawa Indonesia menuju kemandirian fiskal.

Pertama, revolusi pajak digital. Strategi ini harus menjadi prioritas. Menurut Kementerian Keuangan, potensi ekonomi digital Indonesia diestimasi US$146 miliar pada 2025. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menerapkan sistem perpajakan berbasis teknologi, seperti blockchain. Harapannya tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga meminimalkan celah penghindaran pajak.

Salah satu contoh konkretnya bisa dilihat di Singapura. Negara ini telah menerapkan sistem pajak elektronik yang komprehensif. Sistem ini telah meningkatkan kepatuhan pajak hingga 97%. Dengan inovasi blockchain, Indonesia berpeluang meningkatkan penerimaan pajak dan kepercayaan publik pada masa mendatang.

Kedua, reformasi pajak untuk UMKM. Sektor UMKM, yang menyumbang 60% terhadap PDB, ternyata masih memberikan kontribusi pajak yang relatif kecil. Indonesia perlu merancang skema insentif pajak yang tidak hanya mengurangi beban UMKM, tetapi juga mendorong formalisasi usaha dan pertumbuhannya.

Usulan spesifiknya adalah sistem pajak progresif berdasarkan omzet numerik. UMKM cukup menghubungkan aplikasi penjualannya dengan sistem perpajakan yang secara otomatis menghitung dan memotong pajak berdasarkan pada tingkat omzet. Makin besar omzet suatu perusahaan maka makin kecil pula proporsi pajak yang dibayarkan. Pendekatan ini mendorong pertumbuhan dunia usaha sekaligus meningkatkan total penerimaan pajak.

Ketiga, optimalisasi pendapatan dari industri strategis. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sektor ekonomi kreatif yang berkembang. Indonesia perlu merancang kebijakan perpajakan yang mengoptimalkan pendapatan di sektor-sektor ini tanpa menghambat investasi

Untuk memaksimalkan potensi penerimaan dari sektor-sektor strategis ini, penting untuk mengembangkan kebijakan perpajakan yang responsif dan dinamis. Misalnya, penerapan sistem royalti yang dinamis untuk industri pertambangan dan pajak karbon untuk industri berat. Di sektor ekonomi kreatif, insentif perpajakan berbasis ekspor dapat mendorong pertumbuhan industri sekaligus meningkatkan pendapatan negara.

Keempat, koordinasi pajak pusat dan daerah. Desentralisasi fiskal sering kali menyebabkan inefisiensi perpajakan. Indonesia membutuhkan sistem yang mengintegrasikan data pajak pusat dan daerah.

Salah satu inovasinya adalah menciptakan platform perpajakan komprehensif berbasis cloud yang menghubungkan database pajak pusat dan daerah. Hal ini akan meningkatkan akurasi data, mengurangi kebocoran, dan memberikan analisis prediktif untuk kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran. Pengembangan coretax administration system (CTAS) seharusnya bisa menjadi awal yang bagus.

Kelima, edukasi dan inklusi perpajakan berbasis teknologi. Kesadaran pajak perlu ditanamkan sejak dini. Indonesia memerlukan kegiatan edukatif yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga interaktif dan menyenangkan.

Adapun ide terobosannya berupa sebuah aplikasi seluler yang menggabungkan elemen gamifikasi dengan manajemen pajak pribadi. Pengguna dapat mempelajari tentang pajak, perhitungan dan pembayaran, serta menerima hadiah virtual yang dapat ditukarkan dengan hadiah nyata.

Keenam, kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mendeteksi penghindaran pajak. AI bukan lagi fiksi ilmiah. Penerapan AI dalam sistem perpajakan dapat meningkatkan deteksi anomali dan potensi penghindaran pajak secara signifikan.

Hal tersebut dilakukan dengan menciptakan sistem kecerdasan buatan yang dapat menganalisis pola perdagangan, laporan keuangan, dan data eksternal untuk mengidentifikasi tanda-tanda bahaya. Penggunaan AI pada akhirnya akan memungkinkan audit yang lebih bertarget dan efisien.

Revolusi pajak ini bukan hanya soal mencapai target pendapatan negara sebesar 23% PDB, tetapi juga meletakkan fondasi ekonomi yang kuat untuk masa depan Indonesia. Melalui strategi yang komprehensif, Indonesia dapat melampaui target tersebut dan menuju kemandirian fiskal.

Setiap rupiah yang dikumpulkan bukan hanya kontribusi untuk penerimaan negara, tetapi juga investasi untuk masa depan yang lebih sejahtera. Revolusi pajak 2024 harus menjadi gerakan nasional menuju Indonesia Emas, yakni mandiri secara fiskal, unggul dalam teknologi, dan berkeadilan dalam kesejahteraan.

*Tulisan ini merupakan salah satu artikel yang dinyatakan layak tayang dalam lomba menulis DDTCNews 2024, sebagai bagian dari perayaan HUT ke-17 DDTC. Selain berhak memperebutkan total hadiah Rp52 juta, artikel ini juga akan menjadi bagian dari buku yang diterbitkan DDTC pada Oktober 2024.

(Disclaimer)