Aturan Soal Sita Aset Disiapkan, Pengusaha Keberatan

BOGOR, DDTCNews - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bogor meminta Pemkot Bogor menimbang ulang rencana pembuatan aturan tentang penyitaan aset milik penunggak pajak.

Ketua PHRI Kota Bogor Yuno Abeta Lahaya mengatakan penyitaan aset milik wajib pajak tidak tepat dilakukan di tengah sulitnya kondisi perekonomian akibat pandemi Covid-19.

"Saya belum dengar. Kalau memang begitu berarti itu bentuk ketidakpekaan pemkot terhadap pelaku usaha," ujar Yuno, dikutip Selasa (31/8/2021).

Seperti diketahui, Pemkot Bogor tengah menyiapkan payung hukum untuk meningkatkan efektivitas penagihan pajak. Rencananya, peraturan wali kota (perwal) akan diterbitkan sebagai landasan hukum penyitaan aset milik penunggak pajak.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor mencatat masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Total tunggakan PBB di Kota Bogor saja tercatat sudah mencapai Rp386 miliar.

Meski demikian, otoritas pajak daerah tidak memiliki instrumen yang memenuhi untuk melakukan penagihan secara optimal. Selain menyusun aturan mengenai sita aset, Pemkot Bogor juga menyiapkan landasan hukum atas jabatan juru sita.

Yuno mengatakan Pemkot Bogor sebaiknya melibatkan pengusaha dalam membahas permasalahan yang ada sebelum menetapkan aturan mengenai penyitaan aset.

Adapun pada saat ini okupansi hotel di Kota Bogor masih jauh di bawah capaian sebelum pandemi Covid-19. Yuno mengatakan tingkat okupansi hotel tercatat masih sebesar 31%. "Walaupun sudah mulai naik dari 15,73% jadi 31% saat ini, tapi tetap angkanya belum ideal, idealnya di angka 60%," ujar Yuno seperti dilansir pojoksatu.id.

Menurutnya, Bapenda Kota Bogor sebaiknya memberikan keringanan kepada pengusaha mengenai penyetoran pajak hotel. Penyetoran pajak hotel yang seharusnya dilakukan setiap 1 bulan dipandang perlu direlaksasi menjadi 3 bulan sekali. (sap)