Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.
With less than a month to go before the European Union enacts new consumer privacy laws for its citizens, companies around the world are updating their terms of service agreements to comply.
The European Union’s General Data Protection Regulation (G.D.P.R.) goes into effect on May 25 and is meant to ensure a common set of data rights in the European Union. It requires organizations to notify users as soon as possible of high-risk data breaches that could personally affect them.
SEMINOLE, DDTCNews – Seminole County, salah satu county atau kabupaten di Florida, Amerika Serikat, akan mulai menerima cryptocurrency sebagai alat pembayaran untuk berbagai layanan karena dianggap meningkatkan akurasi pembayaran dan efisiensi.
Tax Collector Seminole County Joel M. Greenberg mengatakan perusahaan blockchain itu akan membantu pemerintah untuk menerima settlement pembayaran pada hari kerja berikutnya, serta langsung masuk ke rekening bank dalam mata uang dolar Amerika Serikat.
“Penambahan cryptocurrency menjadi alat pembayaran merupakan salah satu upaya kami untuk mewujudkan perbaikan,” paparnya di Seminole County Florida, Senin (14/5).
Menurutnya, dengan langkah ini pemerintah bertujuan untuk menghilangkan risiko atas penggunaan kartu kredit, seperti halnya penipuan maupun pencurian identitas. Terlebih, Seminole county adalah lembaga pemerintah pertama yang menggunakan layanan BitPay.
Berdasarkan cointelegraph.com, penerimaan bitcoin dan bitcoin cash itu digunakan untuk membayar pajak properti, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan biaya pembuatan kartu identitas. Seminole County dikabarkan akan mempekerjakan perusahaan pembayaran blockchain BitPay.
Sementara itu, Arizona pada awal bulan ini baru saja mengubah kebijakan yang membolehkan warganya untuk membayar pajak menggunakan mata uang cryptocurrency, dengan menghapus ketentuan yang mewajibkan negara untuk menerima cryptocurrency.
RUU harus dikaji lebih lanjut oleh Departemen Keuangan untuk terkait apakah wajib pajak bisa membayar pajak penghasilan (PPh) dengan menggunakan gateway pembayaran, seperti Bitcoin, Litecoin atau cryptocurrency lainnya. (Amu/ Gfa)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.