STATISTIK PENERIMAAN PAJAK

Tren Rasio Produktivitas PPN di Negara-Negara Asia dan Pasifik

Muhamad Wildan | Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
Tren Rasio Produktivitas PPN di Negara-Negara Asia dan Pasifik

PAJAK pertambahan nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak selain pajak penghasilan (PPh) yang memiliki kontribusi terbesar terhadap penerimaan negara, baik bagi Indonesia maupun negara-negara lain.

Hal ini juga dikarenakan cakupan PPN sangat luas sehingga memiliki potensi pajak yang besar. PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap tahap produksi dan distribusi sehingga telah menjadi mesin uang pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan pajak (Darussalam, et. al., 2018).

Merujuk pada data OECD, rata-rata kontribusi PPN terhadap total penerimaan pajak di negara Asia dan Pasifik pada 2019 mencapai 22,8%. Dengan demikian, tak mengherankan jika setiap negara berkeinginan meningkatkan kinerja PPN-nya masing-masing.

Sejalan dengan itu, saat ini sudah terdapat banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja PPN di tiap-tiap negara, antara lain seperti VAT ratio, C-efficiency ratio, VAT revenue ratio, dan VAT productivity ratio.

Berdasarkan data ADB, VAT productivity ratio atau rasio produktivitas PPN di negara-negara Asia dan Pasifik pada 2019 terpantau bervariasi, mulai dari yang terendah pada kisaran 0,3 hingga paling tinggi yang melampaui 0,8.


Berdasarkan tabel di atas, produktivitas PPN terendah ditempati Bangladesh dengan rasio sebesar 0,307. Singapura menempati posisi kedua dengan rasio sebesar 0,314. Kemudian, Australia dan Indonesia menempati posisi ketiga dengan rasio sebesar 0,34.

Menurut AD, produktivitas PPN yang rendah biasanya dihasilkan dari campuran pilihan kebijakan. Misal, penggunaan pengecualian secara ekstensif dan pengurangan tarif PPN seperti yang terlihat di Bangladesh dan Pakistan.

Kemudian, produktivitas PPN yang rendah juga bisa dikarenakan tingginya nilai threshold pengusaha kena pajak (PKP) yang ditetapkan, seperti yang terjadi di Indonesia, Kazakhstan, dan Singapura. Kepatuhan wajib pajak yang buruk pun bisa membuat produktivitas PPN rendah.

Nominal threshold PKP di Indonesia relatif tinggi. Saat ini, nilai threshold PKP ditetapkan Rp4,8 miliar. Angka threshold yang berlaku tersebut naik 8 kali lipat ketimbang threshold PKP sebelumnya senilai Rp600 juta. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah