STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Lewat AEOI secara Global

Muhamad Wildan | Kamis, 21 Juli 2022 | 12:30 WIB
Tren Pertukaran Informasi Rekening Keuangan Lewat AEOI secara Global

SUATU yurisdiksi memerlukan basis data dan informasi yang mumpuni dalam mendukung upaya optimalisasi penerimaan pajak, sekaligus melakukan pencegahan praktik-praktik penghindaran dan pengelakan pajak.

Tanpa basis data yang kuat, sangat sulit bagi otoritas pajak mengecek kebenaran nilai penghasilan yang diungkap wajib pajak dalam SPT dan pajak yang dibayar. Keperluan untuk memperkuat basis data sudah dirasakan oleh otoritas pajak di hampir seluruh yurisdiksi di dunia.

Sejak 2009, negara-negara G-20 telah menyatakan komitmennya untuk mengakhiri kerahasiaan data perbankan untuk kepentingan perpajakan.

Pada 2014, G-20 mendukung implementasi automatic exchange of information (AEOI). Sebagai tindak lanjut, seluruh negara anggota Global Forum diminta untuk mulai mengimplementasikan AEOI pada 2017 atau 2018.

Melalui AEOI, otoritas pajak pada setiap yurisdiksi saling mempertukarkan data rekening keuangan milik wajib pajak secara otomatis setiap tahun. Berikut tren pertukaran informasi rekening keuangan secara global dalam 5 tahun terakhir.


Pada 2021, tercatat 111 juta rekening keuangan dipertukarkan oleh yurisdiksi-yurisdiksi yang sudah mengimplementasikan AEOI. Nilai aset dalam 111 juta rekening keuangan tersebut mencapai EUR11 triliun atau kurang lebih senilai Rp169.057 triliun.

Jumlah informasi rekening keuangan yang dipertukarkan tersebut melonjak tajam ketimbang realisasi pada 2017 yang hanya 11 juta rekening. Begitu juga dengan nilai aset yang tersimpan dalam rekening-rekening yang hanya senilai EUR1,1 triliun.

Lonjakan tersebut juga tidak terlepas dari meningkatnya jumlah yurisdiksi yang menerapkan AEOI dan mulai mempertukarkan informasi keuangan secara otomatis.

Pada 2017, hanya 48 yurisdiksi yang sudah mempertukarkan data rekening keuangan melalui AEOI. Selang tiga tahun, jumlah yurisdiksi yang terlibat dalam pertukaran informasi rekening keuangan meningkat menjadi 102 yurisdiksi.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Global Forum, sebanyak 90% yurisdiksi mengeklaim telah menggunakan data dari AEOI untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan baik melalui pemeriksaan maupun melalui pemberian imbauan.

Ke depan, Global Forum tetap terus berupaya untuk meningkatkan manfaat dari implementasi AEOI. Proses peer review AEOI akan terus disempurnakan demi menciptakan implementasi AEOI yang lebih efektif di setiap yurisdiksi. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen