Transparansi Harus Meningkat Saat Porsi Pajak Membesar, Mengapa?

JAKARTA, DDTCNews – Porsi setoran pajak yang terus membesar dalam penerimaan negara harus diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Hal ini diungkapkan oleh Partner Research and Training Service DDTC, B. Bawono Kristiaji saat mengajar di Kampus Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Membesarnya porsi pajak menunjukkan semakin banyaknya ‘saham’ masyarakat dalam pembangunan Indonesia.

“Tentu dengan makin besarnya porsi pajak maka masyarakat bisa bertanya 'akan dikemanakan uang pajak'. Hal ini kemudian idealnya meningkatkan transparansi pemerintah dalam menggunakan uang negara,” katanya, Rabu (12/9/2018).

Seperti diketahui, kontribusi penerimaan perpajakan terus meningkat. Pada 2014, kontribusi mencapai 74% dari total penerimaan negara. Tahun depan, kontribusi penerimaan perpajakan diperkirakan mencapai 83,1%.

Salah satu aspek penting dalam transparansi ini yakni keterlibatan dalam perumusan kebijakan terkait pajak maupun pungutan lain yang dilakukan negara. Pasalnya, kebijakan tersebut akan memengaruhi masyarakat yang menjadi pembayar pajak.

Menurutnya, aspek partisipasi perumusan kebijakan menjadi tantangan terutama. Tantangan ini berada dalam konteks demokrasi yang sejatinya membatasi kekuasaan negara dalam mengenakan pajak.

Hal yang paling sentral yakni bagaimana suatu kebijakan bisa dijustifikasi melalui proses politik. Sistem politik Indonesia – setiap pembuatan kebijakan memerlukan persetujuan politik DPR sebagai legislator – tidak bisa dilepaskan.

Oleh karena itu, seyogyanya wajib pajak ikut dilibatkan dalam setiap perumusan kebijakan sebagai betuk nyata transparansi. Pasalnya, akseptabilitas politis masih dominan dalam setiap perumusan kebijakan.

“Ini yang menjadi tantangan bagaimana masyarakat punya akses dan aktif dalam proses pembuatan suatu kebijakan khususnya dalam ranah perpajakan,” imbuh Bawono. (kaw)