THAILAND

Thailand Bakal Beri Insentif Pemotongan Cukai Solar Hingga 2025

Dian Kurniati | Sabtu, 20 Januari 2024 | 11:30 WIB
Thailand Bakal Beri Insentif Pemotongan Cukai Solar Hingga 2025

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand menyatakan akan memberikan insentif pemotongan cukai solar hingga 2025.

Wakil Menteri Keuangan Julapun Amornvivat mengatakan pemotongan tarif cukai solar masih diberikan hingga April tahun ini. Setelahnya, insentif serupa akan diberikan pada tahun anggaran 2025.

"Pemotongan cukai solar masih diberikan hingga akhir April, serta masuk ada rencana APBN yang senilai THB3,6 triliun [sekitar Rp1.589,22 triliun] pada tahun fiskal 2025," katanya, dikutip pada Sabtu (20/1/2024).

Baca Juga:
WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Julapun Amornvivat mengatakan kebijakan soal pemotongan tarif cukai bensin tersebut telah disepakati dalam sidang kabinet. Menurutnya, insentif ini masih dibutuhkan untuk meringankan biaya hidup masyarakat.

Dia menjelaskan pemotongan cukai bensin diberikan senilai 1 baht atau sekitar Rp441 per liter. Pemerintah mengestimasi potensi penerimaan yang hilang karena kebijakan ini senilai THB6 miliar atau Rp2,64 miliar.

Insentif pemotongan tarif cukai solar pertama kali diberikan pada awal 2022, ketika harga minyak dunia mengalami lonjakan tajam. Insentif ini diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi.

Baca Juga:
Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Selain pemotongan tarif cukai solar, Julapun menyebut pemerintah juga tetap menjadwalkan penyaluran bantuan senilai THB500 miliar pada Mei mendatang.

"Sebagaimana disampaikan sebelumnya, tidak akan anggaran yang dikurangi [untuk bantuan sosial]," ujarnya dilansir bangkokpost.com.

Pemerintah telah mengajukan usulan pinjaman senilai 500 miliar baht untuk program bantuan senilai THB10.000 dalam bentuk uang digital kepada sekitar 50.000 warga negara Thailand yang berusia di atas 16 tahun. Dewan negara sebagai badan penasihat hukum pemerintah juga berpandangan usulan pinjaman tersebut tidak melanggar undang-undang disiplin fiskal.

Pemerintah merancang APBN 2024 dengan defisit senilai THB693 miliar, 14% lebih tinggi dari proyeksi awal senilai THB593 miliar. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Entitas Dana Investasi yang Dikecualikan Pajak Minimum Global

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Dukung Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga oleh Prabowo

Jumat, 31 Januari 2025 | 10:11 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPh Final 0,5% dan PTKP Rp500 Juta, Intervensi Pemerintah Dukung UMKM?