KABUPATEN CIANJUR

Tapping Box Tidak Aktif, Tempat Usaha Disegel Satpol PP

Redaksi DDTCNews | Senin, 11 Oktober 2021 | 12:00 WIB
Tapping Box Tidak Aktif, Tempat Usaha Disegel Satpol PP

Ilustrasi.

CIANJUR, DDTCNews - Pemkab Cianjur, Jawa Barat memasang segel di beberapa restoran lantaran ditemukan melanggar ketentuan pelaporan pajak secara online melalui alat perekam transaksi atau tapping box.

Kasubbid Pengawasan dan Pemeriksaan Bapenda Cianjur Andriana mengatakan beberapa restoran terpaksa dipasang segel pengawasan. Hal ini dikarenakan pemilik usaha lalai dalam menggunakan tapping box.

"Kami selalu pantau penggunaan alat, terpantau ada lima restoran yang kerap mengabaikan atau tidak menggunakan alat tapping box," katanya dikutip pada Senin (11/10/2021).

Baca Juga:
Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Andriana menjelaskan lima restoran yang dipasang segel pengawasan karena tidak mengaktifkan alat tapping box yang sudah terpasang. Beberapa di antaranya bahkan tidak mengaktifkan alat tapping box sejak Januari 2021.

Tahun ini, pemkab sudah memasang alat tapping box pada 125 restoran dan rumah makan. Melalui tapping box tersebut, Bapenda memiliki instrumen baru dalam melakukan pengawasan pajak berbasis elektronik.

"Jadi restoran ikan bakar Abah yang berada di Jalan Raya Bandung tepatnya di Rawabango ini sudah menunggak pajak dari Januari sampai dengan sekarang. Dan alat tapping box juga tidak digunakan," tutur Andriana.

Baca Juga:
Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Dia menambahkan pemasangan segel merupakan upaya persuasif terakhir yang dilakukan Bapenda. Bapenda sebelumnya sudah menerbitkan tiga kali surat peringatan agar pelaku usaha dapat tertib mengoperasikan tapping box dan menyetor pajak restoran ke kas daerah.

"Jadi kali ini dari lima yang melanggar, ada satu yang ditindak karena sudah tiga kali mengabaikan peringatan. Empat restoran lagi atau restoran lain, kami juga tindak kalau melanggar," ujarnya seperti dilansir pakuanraya.com.

Sementara itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Severianus Triono Retno Juniswara mengatakan pemilik usaha yang dipasang segel masih diberikan waktu selama 30 hari untuk menyetor tunggakan pajak.

"Kami segel sementara. Kalau diabaikan lagi, kami akan tutup sementara," katanya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Januari 2025 | 18:10 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Dibuka! Batch Terbaru Pelatihan Intensif Transfer Pricing DDTC Academy

Jumat, 24 Januari 2025 | 18:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masyarakat Nonpeserta BPJS Bisa Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Jumat, 24 Januari 2025 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Minimum Global Bikin Iklim Investasi Lebih Sehat

Jumat, 24 Januari 2025 | 15:30 WIB PROFIL PERPAJAKAN KONGO

Seputar Aturan Perpajakan Kongo, PPN-nya Pakai Skema Multi-Tarif

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Hadiri Acara WEF, Trump Tawarkan Tarif Pajak 15 Persen untuk Investor

Jumat, 24 Januari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI ACEH

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Raup Rp46,78 Miliar

Jumat, 24 Januari 2025 | 12:00 WIB CORETAX SYSTEM

Isi Data Transaksi XML Faktur Pajak Digunggung, Tak Wajib Detail

Jumat, 24 Januari 2025 | 11:30 WIB HARI PABEAN INTERNASIONAL 2025

Perkuat Kelancaran dan Keamanan Trafik Barang, DJBC Serukan Kolaborasi