THAILAND

Tambah Jumlah WP, Pemerintah Lakukan Reformasi Pajak Mulai Tahun Depan

Dian Kurniati | Jumat, 04 Desember 2020 | 17:30 WIB
Tambah Jumlah WP, Pemerintah Lakukan Reformasi Pajak Mulai Tahun Depan

Ilustrasi. (DDTCNews)

BANGKOK, DDTCNews – Menteri Keuangan Thailand Arkhom Termpittayapaisith akan memulai agenda reformasi pajak pada tahun depan demi menggaet 500.000 wajib pajak baru, sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Menurut Arkhom, Thailand akan menghadapi tantangan besar setelah pandemi Covid-19 berakhir di masa depan. Dia menilai Kemenkeu bertanggung jawab untuk mengantisipasi tantangan itu dari sisi kebijakan fiskal, seperti melalui reformasi pajak.

"Reformasi pajak secara struktural diperlukan untuk meningkatkan daya saing teknologi dan digital, menciptakan bisnis hijau, serta mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di negara ini," katanya, Jumat (4/12/2020).

Baca Juga:
Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Arkhom mengaku pemerintah sudah menyiapkan beberapa kebijakan dalam mendukung reformasi pajak pada tahun depan. Meski demikian, ia belum ingin membocorkan langkah yang akan ditempuh untuk mereformasi pajak.

Saat ini, pemerintah terus melakukan ekstensifikasi wajib pajak, seperti menyasar para Youtuber dan pekerja lepas. Pemerintah Thailand juga sempat menargetkan tambahan jumlah wajib pajak baru sebanyak 500.000 orang.

Dari jumlah populasi Thailand sebanyak 70 juta orang, sebanyak 9,55 juta wajib pajak orang pribadi sudah terdaftar dalam sistem pajak. Namun, dari 9,55 juta orang tersebut hanya 3,3 juta orang yang penghasilannya di atas ambang penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Kondisi yang kurang lebih sama juga terjadi pada jumlah wajib pajak badan. Dari jumlah entitas bisnis yang terdaftar di Kementerian Perdagangan sebanyak 600.000 perusahaan, hanya 450.000 yang sudah membayar pajak.

Di sisi lain, teknologi digital juga akan memainkan peran penting dalam reformasi pajak. Apalagi, teknologi sudah mengambil alih kegiatan ekonomi masyarakat saat Thailand memberlakukan lockdown untuk mencegah penularan Covid-19.

Dia memprediksi literasi masyarakat terhadap teknologi digital akan makin cepat, terutama untuk kebutuhan bisnis. "Kami bergerak maju ke arah ini, meski masih banyak ruang tersisa untuk menaikkan literasi digital bagi masyarakat," ujarnya seperti dilansir bangkokpost.com. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Selasa, 24 Desember 2024 | 13:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Coretax Berlaku Nanti, Masih Bisa Minta Dokumen Dikirim Secara Fisik?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?