BINCANG ACADEMY

Strategi Mempersiapkan TP Doc 2023 Pasca Terbitnya PP 55/2022

Redaksi DDTCNews | Selasa, 17 Januari 2023 | 11:00 WIB

Bincang Academy episode 26. 

JAKARTA, DDTCNews - Menjelang akhir 2022 lalu, pemerintah akhirnya menerbitkan 4 peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan turunan Undang-Undang (UU) 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Salah satu beleid yang diterbitkan adalah PP 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 20 Desember 2022. 

PP 55/2022 mengandung berbagai macam substansi, salah satunya adalah ketentuan instrumen pencegahan penghindaran pajak. Melalui PP ini, diatur bahwa dirjen pajak dapat menerapkan prinsip substance over form untuk menghitung kembali pajak terutang.

Ditjen Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk menghitung kembali pajak yang seharusnya terutang apabila wajib pajak telah melakukan penjualan secara komersial selama 5 tahun, tetapi melaporkan rugi fiskal selama 3 tahun berturut-turut.

Penghitungan kembali pajak yang seharusnya terutang tersebut dapat dilakukan oleh DJP berdasarkan pembandingan kinerja keuangan atau benchmarking dengan wajib pajak yang sejenis.

Perlu diingat, instrumen antipenghindaran pajak melalui benchmarking tersebut hanya bisa dilakukan terhadap transaksi antara pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Lantas, bagaimana dengan persiapan dokumentasi transfer pricing pasca adanya PP 55/2022? Mengingat dalam 3 tahun belakangan ini terdapat ketidakstabilan perekonomian akibat pandemi COVID-19.

Apa yang harus diperhatikan dan dipersiapkan oleh wajib pajak? Bagaimana strategi jitu untuk penyusunan transfer pricing documentation (TP Doc)?

Temukan jawabannya serta informasi pajak menarik lainnya dalam Bincang Academy di YouTube channel DDTC Indonesia, klik link berikut untuk menyaksikannya:

https://youtu.be/HH0bOYODHdE

Bincang Academy yang mengusung tema Strategi Menyusun TP Doc yang Defendable untuk Tahun Pajak 2023 ini menghadirkan narasumber yang luar biasa, yakni Novi Hartanti. Novi adalah Specialist of Transfer Pricing Services DDTC yang sangat berpengalaman dalam penyusunan TP Documentation.

Yuk, kita belajar pajak bersama DDTC Academy! Belajar pajak jadi lebih mudah dan menyenangkan.

Gabung grup Whatsapp DDTC Academy untuk mendapatkan informasi pelatihan pajak dan berdiskusi pajak bersama member DDTC Academy lainnya. (sap) 

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Ada Banyak Insentif Pajak, DJP Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 17 Oktober 2024 | 15:33 WIB DDTC EXCLUSIVE GATHERING 2024

Mengapa TP Doc Perlu Dibuat Sejak Awal Tahun? Cermati Alasannya

Rabu, 16 Oktober 2024 | 13:10 WIB PELATIHAN PROFESI PAJAK INTERNASIONAL

Fasilitasi Kursus Sertifikasi ADIT, DDTC Raih Pengakuan Internasional

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB LITERATUR PAJAK

Perkaya Pengetahuan Pajak, Baca 11 e-Books Ini di Perpajakan DDTC

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah