KEBIJAKAN PAJAK

Strategi Jalankan Pemerintahan Agar Wajib Pajak Tetap ‘Waras’

Redaksi DDTCNews | Rabu, 07 Oktober 2020 | 13:59 WIB
Strategi Jalankan Pemerintahan Agar Wajib Pajak Tetap ‘Waras’

BANYAK literatur yang menyuguhkan topik mengenai pemerintahan. Sering kali dijumpai berbagai buku yang membahas idealisme, pandangan, serta pemikiran-pemikiran berbagai tokoh atau cendikiawan politik mengenai pemerintahan.

Topik terkait pemerintahan yang menarik perhatian orang pada umumnya seperti pencapaian serta kegagalan suatu pemerintahan, idealisme serta ambisi seorang politikus, serta jatuh-bangunnya suatu kekuasaan.

Artinya, masih banyak orang yang cenderung lebih menaruh perhatian pada tujuan yang ingin dicapai serta hasil yang telah diperoleh dari suatu pemerintahan. Hal-hal tersebut memang menarik dan penting untuk dibahas sebagai pembelajaran.

Baca Juga:
Coretax Berlaku Nanti, Masih Bisa Minta Dokumen Dikirim Secara Fisik?

Namun, aspek yang tidak kalah pentingnya, tapi cenderung dilupakan oleh banyak orang, adalah cara mewujudkan tujuan serta mendapatkan hasil yang diharapkan tersebut. Oleh karena itu, buku berjudul How to Run a Government: So that Citizens Benefit and Taxpayers Don’t Go Crazy hadir.

Buku yang ditulis oleh Michael Barber ini menawarkan pembahasan yang tidak banyak dibahas pada buku-buku mengenai pemerintahan sebelumnnya. Pembahasan terkait dengan bagaimana menjalankan pemerintahan agar tercapainya tujuan dan mendapatkan hasil-hasil yang diharapkan.

Pada bagian pembuka dalam bukunya ini, penulis menjelaskan kegagalan suatu pemerintahan umumnya diakibatkan kurangnya pemahaman mengenai ‘science of delivery’. Adapun istilah ini mengimplikasikan ide serta gagasan yang mereka miliki dalam menjalankan roda pemerintahan.

Baca Juga:
Gratis! Download 10 Buku Pajak yang Diterbitkan DDTC

Penulis mengatakan gagalnya suatu pemerintahan dalam memenuhi ekspektasi warganya dapat menimbulkan persepsi pemerintah telah menghamburkan uang pajak yang dibayarkan warganya sehingga akan berdampak terhadap ‘value’ yang diperoleh dari pembayaran pajak itu sendiri.

Oleh karena itu, secara tidak langsung, akan berdampak terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak karena hilangnya kepercayaan. Dengan demikian, aparat pemerintah perlu belajar cara menjalankan pemerintahan agar dapat mencapai tujuan serta hasil yang diharapkan warganya.

Untuk itu, Barber dalam bukunya memaparkan poin-poin penting yang harus dipenuhi dalam menjalankan roda pemerintahan agar tercapainya tujuan dan harapan. Poin-poin itu antara lain priorities (menetapkan prioritas pemerintahan), Organization (merorganisir pemerintahan untuk mencapai tujuan), dan Strategy (menetapkan langkah perubahan yang akan diambil).

Baca Juga:
Akses Aplikasi Coretax, Wajib Pajak Perlu Ganti Password Dahulu

Ada juga planning (unsur perencanaan yang baik), routines (membangun ritme/gerakan dalam mencapai tujuan), problem solving (mengidentifikasi permasalahan dan menentukan tindakan yang harus dilakukan), irreversibility (ireversibilitas), serta other people’s money (memastikan uang pajak digunakan sebaik-baiknya untuk mewujudkan tujuan).

Sesuai dengan frase Taxpayers Don’t Go Crazy pada judul bukunya, penulis ingin menyampaikan poin-poin yang dipaparkan pada bab 1 sampai bab 7 harus diterapkan secara sistematis oleh pemerintahan. Penerapan dilakukan dengan kesadaran sebagian besar uang yang mereka gunakan dalam menjalankan pemerintahan tersebut merupakan uang pajak dari warganya.

Dengan demikian, hasil yang didapat di berbagai sektor pelayanan publik seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan akan meningkat secara dramatis. Selanjutnya, ‘value’ yang diperoleh dari pembayaran pajak akan meningkat secara substansial dan warga tentu akan lebih percaya pada pemerintah.

Baca Juga:
Pelayanan Kesehatan Medis Bebas PPN Indonesia, Bagaimana di Asean?

Poin-poin tersebut dijelaskan dengan memaparkan langkah-langkah yang harus diambil secara berurutan dan sistematis. Selain itu, yang menjadikan buku ini sangat spesial adalah dalam memaparkan setiap langkah tersebut, penulis menyajikan penjelasan yang didukung dengan berbagai contoh empiris-historis, mulai dari kebijakan pemerintahan beberapa pemimpin dunia hingga proses perencanaan komandan pasukan selama masa perang dunia.

Setiap contoh sejarah kepemimpinan juga diulas untuk menguak cara mereka berhasil menerapkan poin-poin yang disajikan tersebut selama masa kepemimpinannya. Dengan begitu, berbagai teori yang disajikan tidak tampak seperti retorika belaka.

Di sini, penulis ingin membuat pembaca melihat permasalahan-permasalahan tersebut dari perspektif pemerintah. Dengan begitu, pembaca juga dapat merasakan dan lebih mengerti sulitnya mengambil kebijakan dalam menjalankan pemerintahan. Di sisi lain tetap ada tuntutan menentukan prioritas dan memperoleh hasil yang diharapkan dari pemerintahannya.

Baca Juga:
DDTC Rilis Buku SDSN UU KUP, PPh, dan PPN Terbaru Versi Bahasa Inggris

Pada dasarnya, suksesnya pelaksanaan pemerintahan suatu negara merupakan hasil dari kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah harus memanfaatkan uang pajak sebaik-baiknya. Rakyat harus memenuhi kewajiban untuk membayar pajak.

Buku ini tidak hanya relevan bagi kalangan akademis serta aparat pemerintahan, tapi juga bagi masyarakat pada umumnya. Tertarik membaca buku ini? Silahkan berkunjung ke DDTC Library. (faiz/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 13:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Coretax Berlaku Nanti, Masih Bisa Minta Dokumen Dikirim Secara Fisik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 09:12 WIB LITERATUR PAJAK

Gratis! Download 10 Buku Pajak yang Diterbitkan DDTC

Senin, 23 Desember 2024 | 16:30 WIB CORETAX SYSTEM

Akses Aplikasi Coretax, Wajib Pajak Perlu Ganti Password Dahulu

Senin, 23 Desember 2024 | 15:45 WIB STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Pelayanan Kesehatan Medis Bebas PPN Indonesia, Bagaimana di Asean?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra