Sri Mulyani: Kita Tetap Beri Berbagai Insentif Fiskal

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah selalu berupaya mendukung pemulihan dunia usaha dari tekanan pandemi Covid-19.

Sri Mulyani mengatakan dukungan untuk dunia usaha tersebut misalnya dengan memperpanjang pemberian insentif perpajakan. Dalam memformulasikan kebijakan, sambungnya, pemerintah juga selalu fleksibel, lincah, tetapi tetap akuntabel.

"Kami tetap memberikan berbagai insentif fiskal, termasuk perpajakan, karena kami memahami dunia usaha membutuh hal itu. Mereka masih di dalam proses pemulihan yang sangat dini," katanya, Kamis (21/1/2021).

Sri Mulyani mengatakan pemberian insentif perpajakan tersebut merupakan upaya agar Indonesia mampu membangun industrialisasi yang makin kuat.

Pada 2020, pemerintah memberikan berbagai insentif pajak berupa pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh Pasal 22 impor, diskon angsuran PPh Pasal 25, serta pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk dunia usaha. Adapun pada UMKM, ada insentif PPh final DTP.

Pada tahun ini, beberapa insentif juga berlanjut meski dengan pagu yang lebih kecil. Insentifnya yakni insentif pajak DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, serta pengembalian pendahuluan PPN. Simak artikel ‘Soal Insentif Pajak untuk WP Terdampak Pandemi Covid-19, Ini Kata DJP’.

Selain insentif pajak, pemerintah juga mendukung pemulihan dunia usaha melalui memperbaiki berbagai peraturan perundangan-undangan di bidang perpajakan. Pemerintah memasukkan perubahan UU PPh, UU PPN, dan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dalam UU Cipta Kerja.

"[Peraturan] PPh, PPN, dan KUP kita akan terus di-adjust untuk memberikan rezim perpajakan yang friendly terhadap dunia usaha," ujarnya.

Meski memberikan kemudahan untuk mendukung dunia usaha, Sri Mulyani menyebut tugas pentingnya tetap menumpulkan penerimaan perpajakan. Menurutnya, penerimaan perpajakan menjadi sumber belanja negara yang akan digunakan untuk melindungi Indonesia pada masa depan.

"Oleh karena itu, keseimbangan antara pengumpulan penerimaan pajak dan tujuan kita untuk memberi dukungan dan insentif usaha akan terus kita lakukan oleh Kemenkeu," tambahnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu optimistis perekonomian nasional pada tahun ini akan lebih baik ketimbang 2020. Optimisme itu misalnya berasal dari program vaksinasi Covid-19 yang saat ini mulai berjalan. (kaw)