Soal Nasib RUU KUP, Ini Kata Darmin

JAKARTA, DDTCNews – Nasib reformasi perpajakan semakin suram jelang pergantian pemerintahan pada 2019. Kunci penting reformasi perpajakan dalam bentuk Rancangan Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) santer dikabarkan ditarik pembahasannya oleh pemerintah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution secara abu-abu menjawab perihal nasib RUU KUP. Hal tersebut dia ungkapkan pasca menghadiri rapat terbatas di Istana Negara hari ini.

Menurutnya, dalam rapat terbatas yang membahas RUU KUP, PPh dan PPN tidak ada rencana pemerintah menarik RUU KUP dari pembahasan di legislatif. Proses pembahasan tetap berjalan meski tidak menjadi agenda utama pemerintah.

"Tidak diputuskan begitu (dicabut). Kita terus saja memproses itu (RUU KUP)," katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (15/5).

Menurutnya, energi pemerintah saat ini fokus pada pemberian insentif dan kemudahan dalam perizinan. Hal ini menjadi perhatian utama karena akan berdampak instan pada percepatan investasi di dalam negeri.

"Kita akan melaksanakan insentif pajak seperti tax holiday, tax allowance, super deduction tax, single submission service untuk mempermudah perizinan, ini dulu yang kita lakukan," terangnya

Seperti yang diketahui RUU KUP telah lama terombang ambing dan tak kunjung selesai sejak masuk pembahasan dalam dua masa sidang terakhir DPR. Kini, saat paripurna digelar sebelum masa reses, RUU ini masuk dalam rancangan aturan yang pembahasannya diperpanjang oleh DPR.

RUU KUP adalah salah satu pilar reformasi pajak. RUU yang merupakan usulan pemerintah itu, sebenarnya mulai dibahas, namun dalam pembahasan terakhir, pembahasan perubahan undang-undang tersebut masih sampai mendengarkan pandangan dari pengamat pajak, akademisi, dan pengusaha, rapat konsinyering, serta kunjungan kerja (kunker) ke Australia dan Ekuador. (Amu)