Sebagian Negara Eropa Minta Pelaksanaan Pajak Minimum Global Diundur

BRUSSELS, DDTCNews - Sebagian negara anggota Uni Eropa mempertanyakan singkatnya waktu yang tersedia bagi negara anggota untuk mengadopsi pajak minimum global Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE).

Negara-negara besar seperti Prancis mendukung implementasi pajak korporasi minimum global pada 2023. Namun, terdapat beberapa negara yang merasa tidak dapat mengimplementasikan Pilar 2 sesuai dengan target tersebut.

"Intensi untuk segera memfinalisasi directive pada semester I/2022 dan mengimplementasikannya pada 2023 itu terlalu ambisius," ujar Menteri Keuangan Hungaria Mihaly Varga, dikutip pada Selasa (25/1/2022).

Varga menuturkan ketentuan Pilar 2 yang dirancang oleh OECD tersebut masih kompleks sehingga negara-negara anggota Uni Eropa masih memerlukan waktu untuk menganalisis dan menerapkannya dengan benar.

Senada, Swedia memandang target implementasi pada 2023 terlalu ambisius. Swedia memerlukan waktu lebih lama untuk mengadopsi Pilar 2 sesuai dengan konstitusi dan prosedur pembuatan peraturan perundangan-undangan di negara tersebut.

Berdasarkan catatan Tax Notes International, pandangan yang sama juga diutarakan oleh Estonia, Finlandia, dan Luxemburg.

Untuk diketahui, Pilar 2 telah disepakati oleh negara-negara anggota Inclusive Framework dengan tujuan untuk mengurangi kompetisi pajak serta melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak minimum secara global.

Pilar 2 mengenakan tarif pajak minimum pada perusahaan multinasional yang memiliki peredaran bruto tahunan sebesar EUR750 juta atau lebih.

Dengan pajak minimum pada Pilar 2, tidak akan ada lagi persaingan tarif yang tidak sehat di antara negara-negara yang selama ini terjadi. Pilar 2 akan memastikan perusahaan multinasional dikenakan tarif pajak minimum sebesar 15%. (rig)