AUSTRALIA

Rencana Kenaikan Pajak Gas Ditolak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 12 Februari 2020 | 21:23 WIB
Rencana Kenaikan Pajak Gas Ditolak

Menteri Sumber Daya, Air, dan Wilayah Utara Australia Keith Pitt.

CANBERRA, DDTCNews—Menteri Sumber Daya, Air, dan Wilayah Utara Australia Keith Pitt menolak usulan pengenaan pajak yang lebih tinggi pada industri gas nasional. Ia juga menyerukan perluasan industri gas lapisan batu bara Australia.

Keith, yang baru saja mengganti Matt Cannavan sebagai menteri pada kabinet Scott Morrison, mengatakan tidak ada kasus untuk meningkatkan pajak pada industri gas yang booming, meski ada kekhawatiran penghindaran pajak dan APBN Australia akan kehilangan penerimaan.

“Memang ada seruan merombak rezim pajak, dengan kekhawatiran kita tidak mendapat kompensasi yang layak atas ekstraksi sumber daya alam. Tapi itu bukan posisi pemerintah. Saya kira, tingkat pajak saat ini masih beralasan, dan itu masih akan stabil,” katanya di Canberra, Rabu (12/2/2020).

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Keith menambahkan yang perlu dilakukan adalah perluasan industri gas lapisan batu bara Australia, termasuk proyek Santos yang kontroversial di barat laut New South Wales. “Jika kita bisa menurunkan harga gas domestik, kehidupan semua orang menjadi lebih mudah,” sambungnya.

Selain itu, menurutnya, perlu lebih banyak eksplorasi penyimpanan karbon, meski belum layak secara komersial. Pitt mengatakan ada peluang nyata dengan teknologi yang dapat dikombinasikan dengan pembangkit batu bara untuk mengurangi emisi.

Meski mendukung industri batu bara, Pitt menolak mengungkapkan pandangannya tentang kelayakan proposal pembangkit listrik tenaga batu bara Collinsville yang memecah posisi pemerintah. Ia juga menolak mengatakan apakah pemerintah akan mengganti rugi proyek karbon di masa depan.

Baca Juga:
Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Alan Finkel, ilmuwan Australia, sebelumnya mengatakan sektor energi Australia sudah berjalan baik dengan transisi ke energi rendah emisi. Namun, sementara teknologi terbarukan sedang ditingkatkan, Australia butuh energi pendamping yang dapat bereaksi cepat terhadap matahari dan angin.

Finkel mengatakan Perdana Menteri Scott Morrison telah menominasikan gas sebagai bahan bakar transisi dalam jangka pendek. Namun dia mengatakan pahlawan dari transisi itu sebenarnya adalah hidrogen. “Untuk mengembangkan itu, perlu alternatif kenaikan pajak gas,” katanya seperti dilansir theguardian.com. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Rabu, 16 Oktober 2024 | 10:01 WIB KURS PAJAK 16 OKTOBER 2024 - 22 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Berlanjut Melemah terhadap Dolar AS

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Klinik Ekspor?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:10 WIB PELATIHAN PROFESI PAJAK INTERNASIONAL

Diakui CIOT, DDTC Academy Buka Lagi Kelas Persiapan ADIT

Rabu, 23 Oktober 2024 | 14:00 WIB KABUPATEN KEBUMEN

Pemda Bikin Samsat Khusus untuk Perbaiki Kepatuhan Pajak Warga Desa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 13:00 WIB CORETAX SYSTEM

Setelah Diimplementasikan, DJP Akan Tetap Sediakan Edukasi Coretax

Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat