AMERIKA SERIKAT

Presiden Biden Ingin Pajak BBM Diliburkan Hingga Akhir September 2022

Muhamad Wildan | Kamis, 23 Juni 2022 | 17:30 WIB
Presiden Biden Ingin Pajak BBM Diliburkan Hingga Akhir September 2022

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggendong seorang anak perempuan di Gereja Perjamuan Suci, Washington, Amerika Serikat, pada Selasa (21/06/2022). (ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque/rwa/UYU)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Presiden AS Joe Biden meminta restu dari Kongres AS untuk menghentikan pemungutan pajak BBM hingga akhir September 2022.

Menurut Biden, penghentian pemungutan pajak selama 90 hari ke depan merupakan langkah untuk menekan inflasi dan kenaikan harga komoditas energi.

"Dengan menangguhkan pemungutan pajak BBM sebesar 18 sen untuk 90 hari ke depan, kita dapat menurunkan harga BBM dan memberi sedikit keringanan bagi masyarakat," katanya, dikutip pada Kamis (23/6/2022).

Baca Juga:
9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

Tak hanya meminta restu dari Kongres AS, Biden juga meminta pemerintah negara bagian untuk menghentikan pemungutan pajak BBM di yurisdiksinya masing-masing. Presiden juga meminta perusahaan migas untuk meningkatkan produksi.

Dengan penghentian pemungutan BBM dan peningkatan produksi, Biden mengeklaim harga BBM dapat diturunkan hingga US$1 per galon.

"Saya mengerti libur pajak BBM tak akan menyelesaikan semua masalah. Namun, sedikitnya ini akan memberikan keringanan bagi rumah tangga sembari pemerintah menyiapkan kebijakan lainnya untuk menurunkan harga," ujar Biden seperti dilansir cnn.com.

Baca Juga:
Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Meski demikian, usulan penangguhan pajak BBM tersebut ternyata mendapat penolakan dari anggota partai petahana. Ketua House of Representative yang merupakan anggota Partai Demokrat Nancy Pelosi menyatakan tidak akan mendukung proposal tersebut.

"Kami akan melihat di mana letak konsensus ketika proposal ini dibahas di House of Representative dan Senat," ujar Pelosi.

Tak hanya ditolak anggota Partai Demokrat, usulan libur pajak BBM juga ditolak Partai Republik dan dipandang sebagai gimmick belaka.

Baca Juga:
Kota Bogor Bakal Pakai Opsen Pajak untuk Subsidi Biskita Transpakuan

Usulan penangguhan pajak BBM juga diragukan oleh ekonom. Ekonom sekaligus mantan penasihat Presiden Barack Obama, Jason Furman menilai dampak penangguhan pajak BBM terhadap konsumen amat sangat minim.

"Apapun yang Anda pikirkan mengenai pembebasan pajak BBM adalah ide yang buruk. Penurunan harga kemungkinan akan meningkatkan permintaan sehingga mendorong harga kembali naik," tuturnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 11:11 WIB INFOGRAFIS PAJAK

9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi

Kamis, 30 Januari 2025 | 11:11 WIB INFOGRAFIS PAJAK

9 Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Pemkot Tarakan beserta Tarifnya

Kamis, 30 Januari 2025 | 10:51 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Bangun Sistem Pajak Berkeadilan, Civil Society Perlu Pahami Isu Pajak

Kamis, 30 Januari 2025 | 09:30 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Diatur Ulang, Kriteria Piutang Pajak Tak Tertagih yang Bisa Dihapuskan

Kamis, 30 Januari 2025 | 08:55 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Kenakan BMAD, Sri Mulyani: Lindungi Industri dari Impor Barang Murah