AMERIKA SERIKAT

Presiden Biden Ingin Pajak BBM Diliburkan Hingga Akhir September 2022

Muhamad Wildan | Kamis, 23 Juni 2022 | 17:30 WIB
Presiden Biden Ingin Pajak BBM Diliburkan Hingga Akhir September 2022

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggendong seorang anak perempuan di Gereja Perjamuan Suci, Washington, Amerika Serikat, pada Selasa (21/06/2022). (ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque/rwa/UYU)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Presiden AS Joe Biden meminta restu dari Kongres AS untuk menghentikan pemungutan pajak BBM hingga akhir September 2022.

Menurut Biden, penghentian pemungutan pajak selama 90 hari ke depan merupakan langkah untuk menekan inflasi dan kenaikan harga komoditas energi.

"Dengan menangguhkan pemungutan pajak BBM sebesar 18 sen untuk 90 hari ke depan, kita dapat menurunkan harga BBM dan memberi sedikit keringanan bagi masyarakat," katanya, dikutip pada Kamis (23/6/2022).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Tak hanya meminta restu dari Kongres AS, Biden juga meminta pemerintah negara bagian untuk menghentikan pemungutan pajak BBM di yurisdiksinya masing-masing. Presiden juga meminta perusahaan migas untuk meningkatkan produksi.

Dengan penghentian pemungutan BBM dan peningkatan produksi, Biden mengeklaim harga BBM dapat diturunkan hingga US$1 per galon.

"Saya mengerti libur pajak BBM tak akan menyelesaikan semua masalah. Namun, sedikitnya ini akan memberikan keringanan bagi rumah tangga sembari pemerintah menyiapkan kebijakan lainnya untuk menurunkan harga," ujar Biden seperti dilansir cnn.com.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Meski demikian, usulan penangguhan pajak BBM tersebut ternyata mendapat penolakan dari anggota partai petahana. Ketua House of Representative yang merupakan anggota Partai Demokrat Nancy Pelosi menyatakan tidak akan mendukung proposal tersebut.

"Kami akan melihat di mana letak konsensus ketika proposal ini dibahas di House of Representative dan Senat," ujar Pelosi.

Tak hanya ditolak anggota Partai Demokrat, usulan libur pajak BBM juga ditolak Partai Republik dan dipandang sebagai gimmick belaka.

Baca Juga:
Apa Itu Barang Tidak Kena PPN serta PPN Tak Dipungut dan Dibebaskan?

Usulan penangguhan pajak BBM juga diragukan oleh ekonom. Ekonom sekaligus mantan penasihat Presiden Barack Obama, Jason Furman menilai dampak penangguhan pajak BBM terhadap konsumen amat sangat minim.

"Apapun yang Anda pikirkan mengenai pembebasan pajak BBM adalah ide yang buruk. Penurunan harga kemungkinan akan meningkatkan permintaan sehingga mendorong harga kembali naik," tuturnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra