AMERIKA SERIKAT

Presiden Biden Ingin Pajak BBM Diliburkan Hingga Akhir September 2022

Muhamad Wildan | Kamis, 23 Juni 2022 | 17:30 WIB
Presiden Biden Ingin Pajak BBM Diliburkan Hingga Akhir September 2022

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menggendong seorang anak perempuan di Gereja Perjamuan Suci, Washington, Amerika Serikat, pada Selasa (21/06/2022). (ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque/rwa/UYU)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Presiden AS Joe Biden meminta restu dari Kongres AS untuk menghentikan pemungutan pajak BBM hingga akhir September 2022.

Menurut Biden, penghentian pemungutan pajak selama 90 hari ke depan merupakan langkah untuk menekan inflasi dan kenaikan harga komoditas energi.

"Dengan menangguhkan pemungutan pajak BBM sebesar 18 sen untuk 90 hari ke depan, kita dapat menurunkan harga BBM dan memberi sedikit keringanan bagi masyarakat," katanya, dikutip pada Kamis (23/6/2022).

Baca Juga:
WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Tak hanya meminta restu dari Kongres AS, Biden juga meminta pemerintah negara bagian untuk menghentikan pemungutan pajak BBM di yurisdiksinya masing-masing. Presiden juga meminta perusahaan migas untuk meningkatkan produksi.

Dengan penghentian pemungutan BBM dan peningkatan produksi, Biden mengeklaim harga BBM dapat diturunkan hingga US$1 per galon.

"Saya mengerti libur pajak BBM tak akan menyelesaikan semua masalah. Namun, sedikitnya ini akan memberikan keringanan bagi rumah tangga sembari pemerintah menyiapkan kebijakan lainnya untuk menurunkan harga," ujar Biden seperti dilansir cnn.com.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Meski demikian, usulan penangguhan pajak BBM tersebut ternyata mendapat penolakan dari anggota partai petahana. Ketua House of Representative yang merupakan anggota Partai Demokrat Nancy Pelosi menyatakan tidak akan mendukung proposal tersebut.

"Kami akan melihat di mana letak konsensus ketika proposal ini dibahas di House of Representative dan Senat," ujar Pelosi.

Tak hanya ditolak anggota Partai Demokrat, usulan libur pajak BBM juga ditolak Partai Republik dan dipandang sebagai gimmick belaka.

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Usulan penangguhan pajak BBM juga diragukan oleh ekonom. Ekonom sekaligus mantan penasihat Presiden Barack Obama, Jason Furman menilai dampak penangguhan pajak BBM terhadap konsumen amat sangat minim.

"Apapun yang Anda pikirkan mengenai pembebasan pajak BBM adalah ide yang buruk. Penurunan harga kemungkinan akan meningkatkan permintaan sehingga mendorong harga kembali naik," tuturnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja