Pilih Damai, Mantan Menteri Ini Bayar Tagihan Pajak Rp144 Miliar

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Mantan Menteri Teritorial Federal Malaysia Tengku Adnan Tengku Mansor menyatakan kesediaannya membayar tagihan pajak penghasilan (PPh) senilai RM40,3 juta atau setara dengan Rp143,8 miliar.

Dokumen yang diunggah di sistem pencarian pengadilan menyebut Tengku Adnan berkomitmen membayar utang pajak tersebut setelah bersepakat damai dengan Otoritas Pajak Malaysia (Inland Revenue Board/IRB), pada 23 September 2020.

Adapun nilai yang akan dibayarkan Tengku Adnan lebih rendah dibandingkan dengan hitungan IRB sebelumnya, yang mencapai RM57,16 juta atau setara dengan Rp203,5 miliar.

"Pajak tambahan yang diubah berjumlah RM40.358.336,61 termasuk denda sebagai bagian dari total penyelesaian pajak dan dianggap sebagai penilaian gabungan berdasarkan Bagian 96A dari UU PPh 1967," bunyi dokumen tersebut, seperti dikutip Selasa (6/10/2020).

Perjanjian tersebut juga menyatakan kedua belah pihak akan berdiskusi dalam waktu 45 hari sejak tanggal persetujuan mengenai mode pembayaran tunggakan . Jika kedua pihak gagal mencapai kesepakatan tentang cara pembayaran, penyelesaian ini akan dibayarkan sebelum 31 Desember 2020.

Melalui perjanjian itu, Pemerintah Malaysia yang diwakili IRB sebagai penggugat dan Tengku Adnan menarik semua permohonan sela yang dibuat berdasarkan proses perdata dan tidak akan ada perintah biaya.

Sebelumnya, Pemerintah Malaysia melalui IRB mengajukan gugatan terhadap Tengku Adnan pada 24 Juli 2019. Tengku Adnan diduga memiliki tunggakan PPh sepanjang 2012 hingga 2017, sebagaimana tercantum dalam dokumen pemberitahuan penilaian tertanggal 15 Maret 2019.

IRB dalam gugatannya mengklaim bahwa anggota parlemen Putrajaya itu telah gagal membayar pajak penghasilan dengan kenaikan 10%, dengan total RM57,16 juta.

Jumlah tersebut terdiri atas RM64.444 pada 2012, RM6,61 juta pada 2013, RM8,88 juta pada 2014, RM9,19 juta pada 2015, RM5,52 juta pada 2016, serta RM26,88 juta pada 2017.

Seperti dilansir malaymail.com, IRB pun menuntut pembayaran pajak RM57,16 juta, dengan bunga atas jumlah total sebesar 5% per tahun dari tanggal putusan sampai tanggal realisasi serta biaya dan keringanan lainnya yang dianggap sesuai oleh pengadilan. (Bsi)