Perdana Menteri Ini Minta Ada Pembebasan Pajak 4-5 Tahun untuk UMKM

PHNOM PENH, DDTCNews - Perdana Menteri Kamboja Hun Manet memandang perizinan untuk UMKM masih perlu untuk lebih disederhanakan.

Hun Manet mengatakan pemerintah masih perlu mempermudah prosedur pendaftaran UMKM sehingga makin banyak usaha yang terdaftar di sektor formal. Selain itu, UMKM juga membutuhkan insentif pajak khusus, termasuk dalam skema pajak internasional.

"Tugas kita bukan menekan rakyat, tetapi membantu mereka dengan insentif pajak sehingga bisa berpartisipasi dalam perekonomian. Jangan sampai mereka terbebani oleh pajak dan akhirnya mati," katanya, dikutip pada Minggu (10/9/2023).

Hun Manet lantas memerintahkan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi dan Keuangan Aun Pornmoniroth untuk memberikan kemudahan tersebut. Dia juga berharap UMKM tidak merasa terbebani dengan kewajiban pajak, termasuk pembebasan pajak.

Dia menjelaskan UMKM dapat diberikan insentif pajak untuk jangka waktu menengah agar memiliki ruang untuk berkembang. Misal, melalui pembebasan pajak selama 4 atau 5 tahun.

Hun Manet menyebut pejabat pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membangun ekosistem yang bagus untuk berusaha, terutama bagi UMKM. Tidak hanya dari sisi hulu, dukungan juga harus tersedia hingga ke hilir.

Menurutnya, dukungan pada sisi hilir ini contohnya dengan mendatangkan wisatawan asing sehingga dapat menjadi konsumen para UMKM. Dalam hal ini, Menteri Pariwisata Sok Soken diperintahkan untuk mengembangkan sektor pariwisata unggulan di Kamboja.

Menteri pariwisata juga diperintahkan untuk memfasilitasi pelaku usaha pariwisata agar terdaftar serta memperoleh insentif pajak dari pemerintah, khususnya agen perjalanan. Terlebih, persaingan untuk menarik wisatawan di antara negara-negara Asean makin ketat.

"Kita harus membuat kebijakan sehingga UMKM memiliki kesempatan untuk berkembang," ujar Hun Manet seperti dilansir khmertimeskh.com. (rig)