Ilustrasi.
MANILA, DDTCNews—Pemilik kendaraan bermotor di Filipina bersiap merogoh kocek lebih dalam lantaran parlemen meloloskan rancangan undang-undang untuk meningkatkan beban pajak bagi pemilik kendaraan bermotor.
Anggota parlemen Filipina Joey Salceda mengatakan RUU kenaikan pajak kendaraan bermotor disambut baik para anggota DPR. Menurutnya, rencana tersebut bisa meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan transportasi publik.
“Rencana pajak ini sangat progresif di mana orang kaya yang akan membayar dan orang miskin akan mendapatkan manfaatnya,” katanya di Manila, Rabu (11/3/2020).
Salceda menambahkan kenaikan pajak kendaraan bermotor akan menambah penerimaan pajak sebesar 9 miliar peso atau setara dengan Rp2,5 triliun. Nanti, penerimaan pajak itu akan digunakan untuk meningkatkan kualitas jalan dan transportasi umum.
Tak hanya itu, setoran pajak juga dipakai untuk mendanai program modernisasi transportasi publik (Public Utility Vehicle Modernization Program/PUVMP). Rencananya, RUU dengan kode No.6136 mulai diterapkan tahun ini.
Dalam RUU itu, skema pungutan pajak dilakukan dengan penyatuan pengenaan pajak berdasarkan berat kendaraan. Skema ini tidak berlaku untuk sepeda motor, mobil non-SUV dengan berat total dibawah 1,6 ton, kendaraan sewa dan kendaraan dinas pemerintah.
“Voting telah dilakukan dengan 240 anggota setuju dan berupaya untuk mulai mengenalkan kenaikan tarif mulai 2020,” paparnya dilansir dari Rappler.
Meski begitu, banyak pihak yang skeptis pungutan pajak akan efektif meningkatkan kualitas transportasi publik. Apalagi, BPK Filipina sempat menemukan adanya penyalahgunaan dana PUVMP senilai 90,7 miliar peso. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.