Peran TIK dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, Ini Kata Staf Ahli Menkeu

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan menilai teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dapat memainkan peran yang penting dalam upaya penyelesaian sengketa pajak.

Staf Ahli Menkeu Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan masih tingginya angka sengketa pajak sebagian besar dikarenakan disharmoni ketentuan perpajakan. Lalu, masih ada juga loop hole dalam implementasi pelaksanaan regulasi.

"Penyebab sengketa pajak itu karena disharmoni peraturan perundang-undangan atau kelemahan dalam pelaksanaannya. Kemudian sengketa sama atau sejenis juga cukup tinggi," katanya, Selasa (9/11/2021).

Iwan menilai wajib pajak memilih untuk beperkara di pengadilan untuk menguji harmoni dalam pengaturan hukum perpajakan. Selain itu, penyelenggaraan peradilan pajak yang adil, cepat, murah, dan sederhana juga ikut berkontribusi pada tingginya sengketa di pengadilan pajak.

Berdasarkan data DJP, sambungnya, pernah tercatat sengketa pajak dengan nilai relatif kecil yaitu kurang dari Rp10 juta. Hal tersebut merupakan ekses penyelenggaraan peradilan yang murah dan sederhana.

Untuk itu, Iwan berpandangan instrumen teknologi informasi dapat berperan untuk memberikan prediksi penyelesaian sengketa. Menurutnya, DJP saat ini mulai membuat rancang bangun aplikasi yang mampu memprediksi kasus sengketa pajak.

Apabila sengketa pajak dapat diprediksi dengan bantuan TIK maka hal tersebut dapat memberikan efek psikologis baru bagi wajib pajak. Alhasil, upaya untuk menguji harmonisasi regulasi perpajakan melalui ranah litigasi dapat ditekan.

"Jika penyelesaian sengketa dapat diprediksi, tetapi WP masih ingin melanjutkan sengketa maka perlu diatur sanksi yang lebih tinggi, sehingga secara psikologis mengurungkan niat untuk melanjutkan sengketa," jelas Iwan. (rig)