MALAYSIA

Pemerintah Malaysia Didesak Perluas Barang yang Kena Cukai Gula

Dian Kurniati | Minggu, 28 Juli 2024 | 10:00 WIB
Pemerintah Malaysia Didesak Perluas Barang yang Kena Cukai Gula

PETALING JAYA, DDTCNews - Kelompok masyarakat di Malaysia mendesak pemerintah untuk memperluas objek cukai gula dalam rangka mendapatkan tambahan penerimaan negara, sekaligus meningkatkan pelayanan kesehatan.

Profesor Kedokteran Kesehatan Masyarakat Universitas Kebangsaan Malaysia Sharifa Ezat Wan Puteh mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih besar untuk mengatasi masalah diabetes.

"Penerimaan cukai dapat dipakai untuk perbaikan fasilitas kesehatan, pembayaran tenaga kesehatan, dan pembelian obat untuk penyakit tidak menular," katanya, dikutip pada Minggu (28/7/2024).

Baca Juga:
Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Sharifa menuturkan objek cukai perlu diperluas karena saat ini baru menyasar beberapa jenis produk minuman, yaitu minuman kemasan dan konsentrat.

Menurutnya, beberapa produk yang cocok dikenakan cukai antara lain permen, coklat, minuman olahraga, makanan kaleng yang mengandung sirup gula, dan minuman ringan.

Saat ini, lanjut Sharifa, diabetes dan obesitas masih menjadi persoalan serius di dunia meskipun tak sedikit negara telah mengenakan cukai untuk mengendalikan konsumsi gula. Untuk itu, pemerintah perlu mengoptimalkan ruang untuk memperluas cakupan cukai gula.

Baca Juga:
Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Terlebih, pendapatan yang dikumpulkan dari cukai tersebut juga dapat disalurkan kembali untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

Pemerintah Malaysia belum lama ini telah memperluas cakupan cukai gula dari awalnya hanya produk siap minum ke produk premix atau konsentrat. Perluasan objek cukai gula ini berlaku sejak 1 Maret 2024.

Sementara itu, presiden Asosiasi Konsumen Penang Mohideen Abdul Kader menyebut cukai gula harus dikenakan pada semua minuman manis dan makanan dengan kandungan gula seperti coklat, biskuit, dan permen.

Baca Juga:
Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Meskipun berefek pada kenaikan harga produk, kebijakan cukai dinilai efektif melindungi kesehatan masyarakat. Menurutnya, kebijakan cukai akan sejalan dengan rencana pemerintah membentuk National Health Fund.

"Pasien diabetes yang tidak mampu membiayai pengobatannya harus bisa mengajukan dana dari National Health Fund," ujar seperti dilansir thestar.com.my. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

BERITA PILIHAN
Kamis, 30 Januari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ajukan Pembebasan PBB-P2 bagi Pensiunan PNS di DKI Jakarta

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

Kamis, 30 Januari 2025 | 16:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Dedi Mulyadi Ingin Pakai 100% Pajak Kendaraan untuk Pembangunan Jalan

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:11 WIB KONSULTASI CORETAX

Istri Pilih ‘Hanya Registrasi’ di Coretax, Perlu Lapor SPT Sendiri?

Kamis, 30 Januari 2025 | 15:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Ada Fasilitas KITE, Menko Airlangga Ingin Daya Saing UMKM Meningkat

Kamis, 30 Januari 2025 | 14:30 WIB PERATURAN PAJAK

Ketentuan Terbaru Soal Penghapusan Piutang Pajak, Dowload di Sini!

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:55 WIB PENG-1/PJ/2025

DJP Perbarui Daftar Negara Tujuan Pertukaran Data Keuangan Otomatis

Kamis, 30 Januari 2025 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Harap Makan Bergizi Gratis Beri Dampak Besar ke Ekonomi