Pemda Diminta Hapus BPHTB dan Retribusi PBG untuk Proyek Rumah MBR

JAKARTA, DDTCNews – Kemendagri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Kementerian Pekerjaan Umum menerbitkan surat keputusan bersama terkait dengan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta retribusi persetujuan bangunan gedung.

Mendagri Tito Karnavian mengatakan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Kami melihat bahwa ada beberapa yang bisa kita ringankan biayanya dalam rangka percepatan dan juga sekaligus mempercepat prosesnya," katanya, dikutip pada Senin (25/11/2024).

Tito menuturkan BPHTB dan retribusi PBG merupakan 2 jenis pungutan daerah yang bisa dibebaskan oleh pemerintah kabupaten/kota demi kepentingan MBR.

Pembebasan BPHTB dan retribusi PBG dilaksanakan berdasarkan Pasal 44 UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Pasal 63 PP 35/2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Melalui SKB, Tito menginstruksikan pemkab/pemkot untuk segera menetapkan peraturan kepala daerah tentang penghapusan BPHTB dan retribusi PBG untuk melaksanakan pembangunan 3 juta rumah MBR.

Sebagai informasi, kriteria MBR telah diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 22/Kpts/M/2023.

"Kami juga sudah lakukan dialog dengan ketua asosiasi gubernur, asosiasi bupati [dan] wali kota, DPRD tingkat satu, DPRD kota, DPRD kabupaten, semua sepakat mendukung," jelas Tito.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menjelaskan program 3 juta rumah tersebut merupakan salah satu agenda Presiden Prabowo Subianto untuk membantu rakyat kecil.

Dia pun mengapresiasi para kepala daerah yang telah merelakan potensi pendapatan asli daerahnya demi mendukung program dimaksud.

"Saya salut nih kepada bupati, wali kota, gubernur seluruh Indonesia yang mengikhlaskan untuk kepentingan rakyat," tuturnya.

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menambahkan kementerian akan menyiapkan infrastruktur dasar seperti jalan, drainase, persediaan air baku, hingga pengelolaan air limbah untuk mendukung pembangunan rumah MBR.

"Walaupun itu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, tapi kualitas bangunan dan kualitas infrastruktur dasarnya tetap terjaga dan manusiawi," ujarnya. (rig)