INGGRIS

Pembebasan Pajak Properti Akibat Krisis Virus Corona

Redaksi DDTCNews | Minggu, 22 Maret 2020 | 21:32 WIB
Pembebasan Pajak Properti Akibat Krisis Virus Corona

Ilustrasi

LONDON, DDTCNews - Akibat dampak virus Corona, di Inggris, secara keseluruhan hospitality industry mengalami penurunan sekitar 70% karena adanya kebijakan untuk mengurangi kerumunan orang di jalan. Implikasinya, dikhawatirkan industri tersebut tidak bisa bertahan dari krisis kecuali pemerintah proaktif dengan memberikan supercharged tax relief dan bantuan dalam bentuk tunai.

Seperti diketahui, untuk pencegahan penyebaran virus Corona, PM Boris Johnson telah memerintahkan masyarakat untuk tidak mendatangi semua kegiatan publik seperti bioskop, pubs, dan clubs.

Terkait dengan kebijakan di atas, sekitar 200 CEO yang menguasai bisnis di Inggris dari bidang perhotelan dan pariwisata, hiburan, serta perusahaan yang bergerak di industri makanan meminta kepada pemerintah untuk memberikan pembebasan pajak dari Business Rates selama 6 bulan. Serta, pengurangan biaya sewa dan bantuan dalam bentuk tunai kepada seluruh industri perhotelan dan pariwisata.

Baca Juga:
Sebanyak 41.150 Unit Rumah Nikmati Insentif PPN DTP pada 2024

Adapun yang dimaksud dengan Business Rates adalah pajak yang dikenakan untuk properti yang digunakan untuk kegiatan usaha. Pajak ini dipungut oleh pemerintah daerah yang pada umumnya dikenakan terhadap toko, kantor, pubs, gudang, pabrik, dan guest house.

Untuk menanggulangi akibat krisis virus Corona ini, pada tanggal 17 Maret 2020 Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak menggelontorkan paket penyelamatan kegiatan usaha sebesar 330 milyar Poundsterling, yang disebut sebagai paling besar di seluruh Eropa.

Yang paling utama dari paket tersebut adalah seluruh kegiatan usaha di Inggris yang bergerak di bidang retail, hotel, dan pariwisata dibebaskan dari membayar Business Rates selama 12 bulan, walaupun pengusaha hanya meminta 6 bulan.

Pembebasan ini berlaku untuk semua toko, restoran, pubs, bioskop, dan music venues yang berada di Inggris. Berita ini disadur dari tulisan yang dibuat oleh Nana Ama Sarfo di Tax Notes pada Minggu (22/03/2020).

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 25 Januari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sebanyak 41.150 Unit Rumah Nikmati Insentif PPN DTP pada 2024

Selasa, 07 Januari 2025 | 11:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

APBN 2025 Targetkan Lifting Migas 1,6 Juta Barel, Ada Sanksi bagi KKKS

Selasa, 31 Desember 2024 | 15:00 WIB KILAS BALIK 2024

Desember 2024: PPN 12%, Harga Eceran Rokok Naik, dan Persiapan Coretax

Senin, 30 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

Oktober 2024: Sri Mulyani Dilantik Lagi Jadi Menkeu, USKP Dievaluasi

BERITA PILIHAN
Selasa, 04 Februari 2025 | 15:33 WIB OPINI PAJAK

Menjadikan Pajak sebagai Instrumen Alternatif Memberantas Korupsi

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Tagih Tunggakan Pajak 5,4 Juta Kendaraan, Begini Strategi Pemprov

Selasa, 04 Februari 2025 | 15:00 WIB FOUNDER DDTC DARUSSALAM:

‘Pajak Tidak Boleh Dipungut secara Sewenang-wenang’

Selasa, 04 Februari 2025 | 14:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Ubah Data Alamat Wajib Pajak di Coretax DJP

Selasa, 04 Februari 2025 | 13:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Cegah Penerapan UTPR Pajak Minimum Global, AS Siapkan Skema Retaliasi

Selasa, 04 Februari 2025 | 12:30 WIB CORETAX SYSTEM

Integrasikan Pengawasan WP, Coretax Perlu Terhubung ke Semua Instansi

Selasa, 04 Februari 2025 | 12:00 WIB PMK 81/2024

PMK 81/2024 Ubah Aturan Penyetoran PPh PHTB oleh Instansi Pemerintah

Selasa, 04 Februari 2025 | 11:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Rekening dalam Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

Selasa, 04 Februari 2025 | 11:00 WIB PMK 136/2024

Mengawal Pajak Minimum Global Sejak Awal