Meski Defisit Rendah, Inggris Bersikeras Tak Pangkas Tarif Pajak

LONDON, DDTCNews - Menteri Keuangan Inggris Jeremy Hunt mengatakan pemerintah Inggris tidak berencana untuk memangkas tarif pajak meski postur anggaran 2023-2024 ternyata lebih baik dari perkiraan awal.

Hunt mengatakan pajak masih diperlukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang baik utang tahun berjalan maupun utang yang telah ditarik pada tahun-tahun sebelumnya.

"Seiring dengan melambatnya inflasi, penting bagi kita untuk tidak mengubah kebijakan dan senantiasa bertanggung jawab dalam mengelola keuangan publik. Dengan berpegang teguh pada rencana awal, kita akan mampu menekan laju inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi utang," ujar Hunt, dikutip Jumat (25/8/2023).

Menurut pemerintah, posisi utang yang saat ini mencapai £2,6 triliun atau setara dengan 98,5% dari PDB harus terus ditekan. Dengan terus dinaikkannya suku bunga acuan oleh bank sentral, penerimaan pajak yang tinggi masih diperlukan untuk membayar pokok utang beserta bunganya.

Pada Juli 2023, penerimaan pajak tercatat lebih tinggi dari perkiraan sehingga defisit pada bulan tersebut hanya senilai £4,3 miliar, lebih rendah dari perkiraan Office for Budget Responsibility yang senilai £6 miliar.

Adapun total utang yang ditarik pada April hingga Juli 2024 tercatat senilai £56,6 miliar, lebih rendah dari proyeksi Office for Budget Responsibility senilai £60 miliar.

Untuk diketahui, pemerintah Inggris mendapatkan tekanan dari Partai Konservatif untuk segera memangkas tarif pajak menjelang pemilu yang digelar pada 2025.

Anggota parlemen dari Partai Konservatif John Redwood mengatakan pemerintah perlu meningkatkan threshold pengusaha kena pajak (PKP) guna memberikan keringanan kepada usaha mikro dan kecil tanpa menimbulkan lonjakan inflasi.

Lebih lanjut, anggota parlemen dari Partai Konservatif David Jones mengatakan turunnya penarikan pinjaman menunjukkan bahwa pemerintah memiliki ruang fiskal untuk menurunkan tarif pajak.

"Pemerintah perlu mengurangi tarif PPh orang pribadi dan meninjau kembali tarif PPh badan untuk menstimulasi perekonomian," ujar Jones seperti dilansir ft.com. (sap)