STATISTIK IKLIM PAJAK

Mengulas Pergantian Kekuasaan dan Pengaruhnya terhadap Iklim Pajak

Redaksi DDTCNews | Jumat, 01 Januari 2021 | 13:01 WIB
Mengulas Pergantian Kekuasaan dan Pengaruhnya terhadap Iklim Pajak

MENURUT analisis Daniel Bunn dari Tax Foundation, rencana Joe Biden untuk meningkatkan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi (OP) dan Badan berpotensi menurunkan peringkat AS terkait dengan indeks daya saing pajak internasional (International Tax Competitiveness Index/ITCI).

Tahun ini, AS menempati peringkat 21 dalam daftar ITCI. Capaian tersebut ditengarai disebabkan adanya penurunan tarif PPh Badan dari 35% menjadi 21% melalui Tax Cuts and Jobs Act of 2017. Selain itu, peringkat ini juga didorong oleh adanya perubahan sistem pajak internasional yang mengecualikan pengenaan PPh Badan terhadap pendapatan luar negeri yang dibawa kembali ke AS.

Dalam perjalanannya, Joe Biden berencana menaikkan tarif PPh Badan dari semula 21% menjadi 28%. Di samping itu, Biden juga akan mengembalikan batas atas PPh OP menjadi 39,6% dan mengenakan payroll tax atas penghasilan di atas USD400 ribu.

Baca Juga:
Tren Penerapan Presumptive Tax untuk UMKM di Berbagai Negara

AS di bawah kepemimpinan Biden diproyeksikan akan menempati peringkat 30, dari sebelumnya berada pada peringkat 28 di tahun 2017 dan peringkat 21 di tahun 2020.

Tabel berikut menggambarkan analisis Tax Foundation terkait dengan perubahan peringkat ITCI akibat dari adanya pergantian kekuasaan. Komponen-komponen yang memengaruhi peringkat di antaranya beban pajak perusahaan, individu, konsumsi, properti, dan pajak internasional.


Baca Juga:
Negara-Negara Tujuan Orang Kaya Global dalam Menempatkan Kekayaannya

Hasil analisis dari Tax Foundation menunjukkan peringkat keseluruhan ITCI AS yang turun disebabkan oleh adanya penurunan yang cukup signifikan di beberapa komponen antara lain seperti beban pajak pada perusahaan dan orang pribadi.

Peringkat dari komponen beban pajak perusahaan turun drastis dari semula berada di peringkat 19 menjadi di peringkat 33. Lalu, peringkat dari komponen beban pajak untuk individu juga turun drastis dari semula berada di peringkat 23 menjadi peringkat 36.

Walau demikian, peringkat komponen-komponen seperti beban atas konsumsi, properti, dan pajak internasional masih tetap sama. Menariknya, peringkat baru dari komponen beban pajak untuk perusahaan yang diproyeksikan turun itu masih lebih baik ketimbang 2017.

Namun, dilihat secara keseluruhan, peringkat ITCI 2017 AS masih lebih baik dibandingkan dengan hasil estimasi. Hal ini disebabkan oleh buruknya hasil estimasi untuk komponen beban pajak individu di negara tersebut.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 08 Oktober 2024 | 10:45 WIB STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penerapan Presumptive Tax untuk UMKM di Berbagai Negara

Kamis, 11 Juli 2024 | 17:38 WIB STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Negara-Negara Tujuan Orang Kaya Global dalam Menempatkan Kekayaannya

Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL

Melihat Porsi Belanja Perpajakan di Negara Anggota ADB

Senin, 01 Juli 2024 | 11:34 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Inflasi Juni 2024 Capai 2,51 Persen, Menurun dari Bulan Lalu

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN