Membangun Kepercayaan Wajib Pajak Agar Taat Pajak

KETIDAKPATUHAN terhadap kewajiban pajak bisa dilakukan individu di setiap strata sosial dan seluruh sektor ekonomi, baik yang memahami pajak maupun yang tidak. Kondisi ini merupakan fenomena dan persoalan yang umum terjadi di berbagai negara.

Permasalahan ketidakpatuhan berjalan beriringan dengan maraknya praktik penghindaran pajak serta peningkatan kegiatan ekonomi yang tidak terdeteksi pemerintah atau shadow economy. Perlu disadari, ternyata permasalahan yang dihadapi berbagai negara tersebut tidak hanya dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, tapi juga faktor psikologis.

Dalam buku yang berjudul ‘The Economic Psychology of Tax Behavior’, Erich Kirchler mengurai perihal kepatuhan pajak yang dikaitkan dengan persoalan penghindaran pajak. Selanjutnya, mengintegrasikannya dengan interaksi antara otoritas pajak dan pembayar pajak.

Dalam buku ini, penulis berupaya mengumpulkan dan mengintegrasikan penelitian terkait dengan ekonomi—psikologi dalam koridor kepatuhan pajak secara umum dengan fokus pada persoalan penghindaran pajak.

Psikolog yang juga seorang professor tersebut menguraikan materi kepatuhan pajak melalui dua perspektif, yakni terkait interaksi antara otoritas pajak dan pembayar pajak yang ditentukan oleh kepercayaan warga negara pada otoritas dan kekuatan otoritas untuk mengontrol pembayar pajak secara efektif.

Setidaknya terdapat tiga hal penting yang dibahas penulis dalam buku ini. Pertama, untuk membantu pembaca dalam memahami hasil penelitiannya, pada bagian awal penulis menjelaskan terlebih dahulu terkait tiga hal.

Ketiga hal itu yakni kompleksitas hukum pajak, shadow economy secara umum, dan kepatuhan serta penghindaran pajak. Dijelaskan dalam buku ini, hukum pajak memang sulit dipahami. Saat ini, belum banyak orang yang mendiskusikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Apalagi, perubahan bisnis dan globalisasi juga mendorong berbagai perubahan kebijakan hukum pajak secara terus-menerus. Oleh karena itu, diperlukan adanya simplifikasi hukum dan integrasi kebijakan perpajakan agar tercipta keadilan serta mencegah tumpang tindih aturan.

Kedua, representasi sosial atas pemungutan pajak. Konsep representasi sosial berfungsi sebagai kerangka untuk mengintegrasikan berbagai variabel yang dibahas dalam literatur sebagai determinan kepatuhan pajak.

Pada bab tentang representasi sosial ini, penulis mengumpulkan informasi tentang pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan dan konstruksi subjektif. Kurangnya pemahaman materi perpajakan oleh wajib pajak akan menimbulkan ketidakpercayaan sehingga mengganggu pola komunikasi dengan otoritas pajak.

Selain itu, pembahasan dilengkapi juga dengan aspek norma yang melekat pada individu dan sosial. Norma yang melekat tersebut berperan untuk mengontrol perilaku, memotivasi masyarakat, serta membentuk moral pajak menjadi lebih baik.

Pemenuhan kewajiban perpajakan memang sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dapat memutuskan membayar pajak dengan benar atau memilih tidak patuh sehingga menimbulkan beberapa risiko, seperti adanya pemeriksaan dan denda. Keduanya dapat diputuskan oleh wajib pajak secara rasional dengan pertimbangan secara ekonomis dan psikologis.

Ketiga, adanya proses interaksi antara otoritas pajak dan wajib pajak yang baik akan menentukan pola komunikasi dan sistem pajak. Kirchler berpendapat pembayar pajak bereaksi sesuai dengan pendekatan yang diambil oleh otoritas pajak.

Pendekatan komando dan kendali menciptakan rasa tidak percaya wajib pajak kepada otoritas pajak. Dalam iklim ketidakpercayaan tersebut, pihak berwenang menggunakan kekuasaan yang dimiliki untuk mengontrol dan menghukum perilaku buruk yang bertujuan pada penegakan kepatuhan.

Di sisi lain, layanan dan pendekatan kepada masyarakat yang mencerminkan adanya keberpihakan, rasa saling hormat, dan dukungan dari prosedur yang transparan, cenderung meningkatkan kepercayaan dan suasana kerja sama yang mengarah kepada kepatuhan sukarela.

Pendekatan pelayanan dan pola interaksi yang tepat diasumsikan dapat mengurangi jarak sosial antara wajib pajak dan otoritas pajak. Dengan demikian, iklim saling percaya dan kerja sama secara sukarela dapat tercipta.

Masih banyak hal menarik lainnya yang dapat dipelajari dalam buku ini. Melalui buku ini, pembaca akan memahami persoalan ketidakpatuhan yang ditimbulkan dari penghindaran pajak dapat diselesaikan dengan perlakuan yang tepat serta pembentukan perspektif kepercayaan kepada wajib pajak.

Tertarik membacanya buku ini? Silakan berkunjung ke DDTC Library.*