DDTC PODTAX

Membangkitkan UMKM lewat Kebijakan Pajak

Redaksi DDTCNews | Jumat, 09 Oktober 2020 | 07:22 WIB
Membangkitkan UMKM lewat Kebijakan Pajak

PANDEMI Covid-19 menyebabkan sejumlah sektor mengalami pelemahan, salah satunya sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menopang hampir 60,8% produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Sebagai langkah untuk kembali menggulirkan aktivitas produksi UMKM, pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) untuk meringankan beban pelaku UMKM.

Selain memberikan insentif pajak, pemerintah juga menyalurkan bantuan presiden (banpres) produktif senilai Rp2,4 juta kepada 12 juta pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Rencananya target tersebut akan ditambah menjadi 15 juta penerima bantuan.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Insentif PPh final DTP UMKM diberikan hingga akhir 2020. Merespons hal ini, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani mengatakan pemerintah perlu untuk membantu pelaku UMKM secara berkelanjutan hingga ekonomi benar-benar pulih.

Pada episode ke-13 DDTC PodTax kali ini, Lenida Ayumi ngobrol bersama dengan Ajib Hamdani. Mereka berdiskusi seputar usaha-usaha pemerintah untuk kembali membangkitkan produktivitas UMKM. Penasaran? Selengkapnya di DDTC PodTax!

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Kembali Lantik Pejabat Negara, Ada Raffi Ahmad dan Gus Miftah

Senin, 21 Oktober 2024 | 19:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sertel Kena Suspend, Begini Cara Sampaikan Klarifikasi ke Ditjen Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja