DDTC PODTAX

Membangkitkan UMKM lewat Kebijakan Pajak

Redaksi DDTCNews | Jumat, 09 Oktober 2020 | 07:22 WIB
Membangkitkan UMKM lewat Kebijakan Pajak

PANDEMI Covid-19 menyebabkan sejumlah sektor mengalami pelemahan, salah satunya sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menopang hampir 60,8% produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Sebagai langkah untuk kembali menggulirkan aktivitas produksi UMKM, pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) memberikan insentif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) untuk meringankan beban pelaku UMKM.

Selain memberikan insentif pajak, pemerintah juga menyalurkan bantuan presiden (banpres) produktif senilai Rp2,4 juta kepada 12 juta pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Rencananya target tersebut akan ditambah menjadi 15 juta penerima bantuan.

Baca Juga:
DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Insentif PPh final DTP UMKM diberikan hingga akhir 2020. Merespons hal ini, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Ajib Hamdani mengatakan pemerintah perlu untuk membantu pelaku UMKM secara berkelanjutan hingga ekonomi benar-benar pulih.

Pada episode ke-13 DDTC PodTax kali ini, Lenida Ayumi ngobrol bersama dengan Ajib Hamdani. Mereka berdiskusi seputar usaha-usaha pemerintah untuk kembali membangkitkan produktivitas UMKM. Penasaran? Selengkapnya di DDTC PodTax!

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:30 WIB KONSULTASI PAJAK    

DJP Bisa Tentukan Nilai Harta Berwujud, Ini yang Perlu Diperhatikan

Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PMK 136/2024

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP